Sinergi dan Kolaborasi Pengawasan Intern dalam Pemilu Serentak 2020

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak, Inspektur Komisi Pemilihan Umum Adiwijaya Bakti, dan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan, diundang sebagai narasumber dalam Rakornis. Acara dihadiri oleh direktur di lingkungan Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK dan Deputi Bidang PKD, Kepala Perwakilan BPKP, pimpinan dan sekretaris KPU provinsi/kabupaten/kota, Inspektur pemerintah daerah, auditor di lingkungan BPKP (Korwas dan PFA Perwakilan BPKP, auditor pada Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK dan Deputi Bidang PPKD), serta auditor di lingkungan Inspektorat Utama KPU.

Pada kesempatakan ini, Kepala BPKP yang diwakili oleh Deputi Kepala Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto mengatakan bahwa dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2/2020, diputuskan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Serentak tetap dilaksanakan di Tahun 2020, yaitu pada bulan Desember. Hal tersebut diatur lebih lanjut dengan PKPU 5/2020 yang menetapkan pelaksanaan Pemilihan Serentak dilaksanakan tepatnya pada tanggal 9 Desember 2020. Lebih lanjut, Iwan mengatakan dalam hal tahapan verifikasi faktual bakal calon perseorangan serta pencocokan dan penelitian, LKPP menyarankan kepada KPU agar melibatkan BPKP, APIP KPU dan APIP pemerintah daerah agar tercipta prinsip efektivitas dan efisien penggunaan uang negara. BPKP sebagai pembina APIP perlu untuk melaksanakan fungsi sinergi dan koordinasi pengawasan intern, untuk bersama-sama mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Hal tersebut yang menjadi dasar BPKP menginisiasi forum Rakornis tersebut.

Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak menjelaskan mengenai reviu pengadaan perlengkapan protokol kesehatan dan pengawasan bansos pada pelaksanaan pilkada 2020 dalam tatanan normal baru oleh APIP. Tumpak Haposan dalam hal ini membeberkan temuan APIP dan tim saber pungli terhadap bansos. Diantaranya, DTKS belum dilakukan pemutakhiran data/update, adanya penerima bansos ganda, pembagian bansos tidak tepat sasaran, adanya potongan jumlah besaran yang diterima masyarakat, administrasi penatausahaan/penyaluran bantuan sosial belum memadai, dan data penyaluran BST sulit didapat karena pihak penyalur tidak melaporkan ke dinas sosial secara berkala.

Selanjutnya, Inspektur Komisi Pemilihan Umum Adiwijaya Bakti menyampaikan mengenai tahapan pemilihan serentak Tahun 2020, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Pada tahapan pemilihan serentak, maka kegiatan yang harus menggunakan protokol Covid-19 dalam waktu yang mendesak adalah meliputi kegiatan verifikasi faktual calon perseorangan dan pemutakhiran data pemilih (coklit). Adanya tahapan yang harus menggunakan protokol Covid-19, maka untuk mengawal akuntabilitas pengadaan APD dalan waktu yang mendesak akan dibantu oleh APIP dari Inspektorat provinsi/kabupaten/Kota, BPKP Perwakilan, dan Inspektorat Utama KPU.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menuturkan benturan kepentingan pendaan kampanye antara lain gap antara biaya pilkada dan kemampuan harta, lemahnya kepatuhan dan validitas terhadap LPPDK dan LPSDK, dan tidak ada pengelolaan benturan kepentingan donatur. Deputi Kepala Bidang PPKD Dadang Kurnia juga menambahkan mengenai sinergi BPKP dan Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan. Dadang mengatakan evaluasi yang dilaksanakan BPKP dilakukan setiap tahun, sasaran evaluasi untuk memastikan bahwa Dana Desa digunakan sesuai dengan prioritas dan kebijakan yang mengatur pengelolaan Dana Desa, berkoordinasi dengan inspektorat daerah, hasil evaluasi dikirim kepada stakeholder sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan.

Terakhir, Iwan Taufiq menyampaikan simpulan hasil Rakornis, yakni pengawasan yang dilakukan oleh APIP dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada dasarnya merupakan upaya dukungan atas akuntabilitas penggunaan uang negara. Fokus utama sinergi dan kolaborasi pengawasan BPKP dengan APIP Daerah adalah mengawal dana hibah terkait Pemilihan Serentak, penyaluran bansos pemerintah daerah, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Selain itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara APIP dan APH dalam mencegah potensi permasalahan atas akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan Serentak, antara lain dalam pendanaan kampanye yang memiliki risiko tinggi terjadinya benturan kepentingan.

(Kominfo BPKP/Put/Ied)