Persiapan Pilkada Serentak 2020, BPKP Malut Ikuti Rakornis

Rakornis berlangsung pukul 11.00-14.00 WIT dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan. Rakornis dibuka dengan sambutan Kepala BPKP M. Yusuf Ateh yang diwakilkan kepada Deputi Kepala Bidang PIP Bidang Polhukam PMK. Ia mengatakan bahwa dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2/2020, diputuskan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Serentak tetap dilaksanakan di Tahun 2020, yaitu pada bulan Desember. Hal tersebut diatur lebih lanjut dengan PKPU 5/2020 yang menetapkan pelaksanaan Pemilihan Serentak dilaksanakan tepatnya pada tanggal 9 Desember 2020. Lanjutnya, BPKP sebagai pembina APIP perlu untuk melaksanakan fungsi sinergi dan koordinasi pengawasan intern, untuk bersama-sama mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Hal tersebut yang menjadi dasar BPKP menginisiasi forum Rakornis tersebut.

Terdapat beberapa narasumber yang mengisi Rakornis kali ini diantaranya Inspektur Komisi Pemilihan Umum Bapak Adiwijaya Bakti, Irjen Kemendagri Bapak Tumpak Haposan Simanjuntak, Deputi Bidang Pencegahan KPK Bapak Pahala Nainggolan, dan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Bapak Dadang Kurnia.

Pada kesempatan ini Tumpak Haposan menjelaskan mengenai reviu pengadaan perlengkapan protokol kesehatan dan pengawasan bansos pada pelaksanaan pilkada 2020 dalam tatanan normal baru oleh APIP. Sedangkan Adiwijaya Bakti memaparkan mengenai tahapan pemilihan serentak Tahun 2020, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Sementara Pahala Nainggolan menjelaskan terkait benturan kepentingan pendanaan kampanye antara lain gap antara biaya pilkada dan kemampuan harta, lemahnya kepatuhan dan validitas terhadap LPPDK dan LPSDK, dan tidak ada pengelolaan benturan kepentingan donatur. Sedangkan Dadang Kurnia menjelaskan mengenai sinergi BPKP dan inspektorat daerah dalam rangka pengawasan hibah pemda kepada KPU dan Bawaslu daerah, bantuan keuangan bagi parpol, bansos bersumber dana APBD dan Dana Desa.

Setelah vidcon selesai, Kepala BPKP Provinsi Maluku Utara melangsungkan rapat terbatas dengan tim untuk pembahasan terkait pengawasan penyaluran dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) menjelang Pilkada Serentak mendatang. Selain hal tersebut, Aryanto kembali mengingatkan untuk selalu patuh protokoler kesehatan dalam menjalankan tugas.

(Tim Kominfo BPKP Malut/April/Idham)