Pengelolaan Dana Desa Utamakan Kepatuhan

ACEH BESAR (15/10) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar dan Depdagri melangsungkan Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa kepada Kepala OPD, Camat, Geuchik dan perangkat Gampong di lingkungan Kabupaten Aceh Besar.

Kegiatan workshop menghadirkan tiga narasumber, yaitu Anggota Komite IV DPD RI Sudirman, Kasubdit Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa Kementerian Dalam Negeri M. Rahayuningsih, Kepala KPPN Banda Aceh Herkwin, dan Kepala Perwakilan BPKP Aceh Indra Khaira Jaya.

Dalam Kegiatan ini, Sudirman memaparkan tentang peran DPD RI dalam pembangunan desa, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Dalam pemaparannya, ia berkali-kali menyuarakan bahwa serapan Dana Desa harus dilakukan dengan teliti dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat. Sudirman menekankan bahwa penggunaan Dana Desa selayaknya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, bukan kegiatan fisik. Lebih lanjut, ia mengatakan dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan dana desa “DPD RI bersama BPKP terus bersinergi terkait implementasi Dana Desa, jaring pengaman sosial, serta pendampingan atas refocussing anggaran daerah dan Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid-19 di tingkat provinsi, kota/kabupaten dan pemerintah desa di wilayah Aceh,” ujarnya saat menyampaikan materi.

M. Rahayuningsih sebagai narasumber dari Kementerian Dalam Negeri menyampaikan berbagai kebijakan dan regulasi yang terkait dengan Dana Desa. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Aceh Besar perihal Dana Desa tahap ketiga yang sudah dicairkan. “Jangan sampai pemerintah desa melakukan perubahan anggaran tetapi bukan menjadi kewenangannya,” pesan M. Rahayuningsih.

Terkait regulasi yang disampaikan Rahayuningsih, Kepala Perwakilan BPKP Aceh Indra Khaira Jaya dalam paparannya menyampaikan setiap kegiatan yang menggunakan Dana Desa agar patuh (comply) dengan aturan dan selalu menjadikan regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah secara bertubi-tubi saat kondisi Covid-19 sebagai pelindung dan guide dalam pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan terhindar dari masalah hukum dikemudian hari. Meskipun pada kenyataannya, BPKP masih mendeteksi adanya risiko ketidaktepatan sasaran, jumlah dan waktu mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah berkewajiban mendorong semua pihak dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan melalui consulting dan assurance, serta selalu siap menfasilitasi, membimbing, konsultasi pengelolaan Dana Desa dan BUMDes serta memberikan masukan dalam regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupatan/kota. BPKP terus berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan peningkatan kapabilitas dalam mengawal Dana Desa. Selain itu, BPKP juga membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk melakukan koordinasi.

Di penghujung waktu, pihak KPPN Banda Aceh menjelaskan alur penyaluran Dana Desa di seluruh Aceh. Ia juga menyampaikan selama ini telah melakukan koordinasi dengan sangat baik dengan pihak-pihak yang bersinggungan dengan Dana Desa termasuk kendala yang dihadapi di Kabupaten Aceh Besar. Dalam paparannya menegaskan bahwa Kabupaten Aceh Besar menjadi satu-satunya wilayah di Aceh yang berhasil menyelesaikan penyaluran Dana Desa triwulan III. Amanah menteri keuangan yang menyatakan bahwa “Anggaran Dana Desa dititipkan bukan untuk kepala desa, tapi untuk rakyat di desa,” ujarnya saat menutup pemaparannya.

 

(Kominfo Perwakilan BPKP Aceh)