Siskeudes Bisa Tangkal Penyelewengan Dana Desa

.

PURBALINGGA (27/10) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus melakukan monitoring dalam penggunaan Dana Desa. Sebab, Dana Desa yang digelontorkan pemerintah jumlahnya setiap tahun bertambah dan perlu dipertanggungjawabkan setiap penggunaannya secara transparan.

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Desa Adil Hamonangan Pangihutan mengatakan, Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga di desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatkan pelayanan publik di tingkat desa. 

Menurutnya, tujuan mulia pemerintah itu perlu terus dikawal agar anggaran yang jumlahnya sangat fantastis itu dapat benar-benar mengangkat kesejahteraan warga masyarakat di desa. Untuk itu kata Adil, BPKP sejak tahun 2015 sudah membuat aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskudes) di mana dalam Siskudes itu para perangkat desa bisa dengan mudah memasukan rencana pengguna anggaran, penggunaan anggaran sampai dengan tata usahanya. 

Selanjutnya, BPKP bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa agar kemanfaatan aplikasi Siskeudes dapat lebih optimal dalam mendukung akuntabilitas keuangan desa.

“Saat ini sudah sekitar 93,5% dari 74.953 desa yang sudah mengaplikasikan pelaporan penggunaan Dana Desa dengan Siskudes,” katanya.

Dirinya menekankan, apabila perangkat desa paham dan patuh terhadap Siskeudes, maka tidak akan ada lagi penyimpangan penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi ataupun untuk memperkaya diri.

“Kalau semua perangkat desa komit sudah pasti sudah terhindar dari penyimpangan penggunaan Dana Desa. Karena semua sudah ada acuan dan tata caranya,” ujarnya.

Adil menambahkan, saat ini Siskudes dijadikan dasar dalam mengelola keuangan desa. Terlebih tidak hanya ada sistem rencana, pelaporan dan tata usahanya saja, namun lengkap dengan pedoman serta peraturan pemerintah, peraturan menteri yang berkaitan dengan dana desa. Tidak hanya itu kata dia, BPKP juga telah memiliki aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskudes) di mana saat ini sudah di-piloting di 25 pemda dan jumlahnya terus bertambah.

“Kita juga sudah ada Siswaskudes (Sistem Pengawasan Keuangan Desa) untuk pengawasannya. Siswaskudes bisa digunakan APIP untuk mengawasi keuangan desa,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komite IV DPD RI Casytha Kathmandu mengatakan, BPKP sangat berperan dalam monitoring dana desa apalagi jumlah desa di Indonesia sangat banyak, dan itu semua harus bisa terpantau. “BPKP punya peran krusial untuk ketepatan penyaluran Dana Desa meskipun belum 100% dan BPKP bisa jadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Pihaknya berharap BPKP terus aktif memonitor penggunaan dana desa, sebab BPKP punya perwakilan di seluruh provinsi yang bisa diberdayakan untuk membimbing dan memberikan arahan kepada pemda khususnya perangkat desa.

 

(Kominfo BPKP/Rizky)