Sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Pemkot Kendari

.

KENDARI (16/11) - Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kota Kendari. Sosialisasi IEPK ini adalah upaya mengukur kemajuan "pengelolaan" risiko korupsi demi menajamkan strategi pengawasan atas masalah korupsi di Pemerintah Kota Kendari.

Berbagai upaya pengawasan melalui strategi preventif, represif, dan edukatif perlu dilaksanakan secara terukur. Secara integratif kemajuannya perlu dinilai dan dikenali gap atau kesenjangan yang seharusnya menjadi area prioritas untuk dilakukan intervensi dengan tools pengawasan yang tepat. IEPK adalah kerangka pengukuran yang pengembangannya lahir dari keprihatinan atas hal tersebut. Melalui pengukuran IEPK, nilai tambah pengawasan pengendalian korupsi di dalam organisasi publik berusaha ditingkatkan. Pengukuran bukan hanya soal memberikan predikat kinerja pengendalian korupsi, tetapi menjadi landasan bagi roadmap pembangunan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal organisasi publik.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nani Ulina Kartika Nasution, Sekretaris Daerah Kota Kendari yang diwakili oleh Asisten I Agus Salim, Inspektur Kota Kendari Syarifuddin, dan para kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Kendari. Dalam penyampaian materi yang dibawakan oleh Ramli, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, manfaat IEPK ini antara lain dapat memberikan basis data perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian pada isu pencegahan korupsi. IEPK juga dapat dijadikan dasar dalam mengidentifikasi permasalahan korupsi, strategi  pemberantasan korupsi, dan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan unit organisasi sasaran pengelolaan risiko korupsi pada program–program pembangunan nasional.

Dari hasil diskusi sosialisasi IEPK ini diharapkan untuk ke depannya Pemerintah Kota Kendari dapat mengoptimalkan peran APIP dalam hal pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa dan menginstruksikan Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota Kendari agar dapat menyusun risk register untuk memetakan risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Pemerintah Kota Kendari.

 

(Kominfo BPKP Sultra /Ilham Irawan R/Dicky Ervyanto)