Dongkrak Pariwisata Pulau Dewata, Pemprov Bali Apresiasi BPKP

.

NUSA DUA - Asisten III Pemprov Bali I Wayan Suarjana mengapresiasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas dukungan BPKP terhadap industri pariwisata di Bali.

Menurutnya, Pemrov Bali siap bersinergi dan berkolaborasi dalam mengawasi dana hibah untuk sektor pariwisata di Bali supaya tepat sasaran. “Kami (Pemprov Bali) siap untuk menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan, semoga kerjas ama yang telah terjalin selama ini terus terjalin di masa yang akan datang,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya memastikan Bali siap menerima dengan tangan terbuka kedatangan para pelancong, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Sebab kata dia, ketika perlahan industri pariwisata di Bali mulai bangkit seluruh lapisan masyarakat gencar melakukan pelbagai upaya dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan.

“Bali terus menggaungkan penerapan protokol kesehatan di berbagai tempat dan Bali telah mengantisipasi risiko yang diperlukan. Sehingga apabila dalam waktu dekat sudah mendapatkan persetujuan untuk kedatangan wisatawan asing, kita sudah siap,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPKP Perwakilan Bali Muhammad Masykur menerangkan, rapat kerja BPKP di Bali merupakan yang perdana dilaksanakan secara fisik dan tatap muka serta dihadiri langsung oleh Kepala BPKP, Pejabat Eselon I, serta Kepala Perwakilan BPKP dari 34 Provinsi.  Meski begitu, ia memastikan kegiatan berlangsung dengan mengedpankan protokol kesehatan yang ketat.

“Seluruh peserta yang hadir telah dilakukan swab test, setelah acara selesai para peserta juga akan kembali melakukan swab test sebelum kembali ke rumah masing-masing,” ucapnya.

Masykur menambahkan, yang menjadi fokus pembahasan dalam raker di Bali guna memperkuat pengawasan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan Perwakilan BPKP dari seluruh Provinsi di Indonesia.

Selain itu, BPKP Perwakilan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan informasi kepada pelaku industri pariwisata seperti hotel dan restoran terkait dengan dana hibah pariwisata dari pemerintah. Mengingat dana yang dikucurkan untuk mendongkrak sektor pariwisata jumlahnya sebesar Rp3,3 triliun. Pengawasan tidak hanya dapat dilakukan oleh BPKP sendiri. Akan tetapi butuh dukungan dari semua pihak agar dana yang telah dikucurukan benar-benar bermanfaat, tepat guna dan tepat sasaran. 

“Kita bersama-sama akan mengawal dana hibah ini dari awal sampai dengan akhir, mulai dari rencana, proses, dan pelaksanaan agar tepat sasaran. Apalagi BPKP ada kantor Perwakilannya di Provinsi Bali” pungkasnya.

 

(Kominfo BPKP/ Rizky)