Kolaborasi APIP Bangun Pemerintah Daerah Bangka Belitung

.

PANGKALPINANG (6/4) - Perwakilan BPKP Provinsi Kepuluauan Bangka Belitung menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan bersama seluruh Pemda di Bangka Belitung. Acara yang digelar berlokasi di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengangkat tema utama “Peran APIP dalam Mengawal Pembangunan Pariwisata dan Peningkatan Ruang Fiskal Daerah untuk Kesejateraan Masyarakat di Bangka Belitung.”

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar, Kepala Kepolisian Daerah Bangka Belitung Anang Syarif Hidayat, Kepala dan Wakil Kepala Daerah seluruh Kabupaten/ Kota, Sekertaris Daerah dan Inspektur Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Forkopimda Kepulauan Bangka Belitung Bangka Belitung, Ketua DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Kepulauan Bangka Belitung, serta  Kepala Balai Karantina Pertanian Pangkalpinang.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam sambutannya pada acara tersebut berpesan kepada seluruh APIP Daerah untuk selalu berkoordinasi dengan BPKP dan BPK.

“Apapun kegiatan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung agar selalu melibatkan BPKP untuk  melakukan pengawalan agar kegiatan berjalan Cepat, Tepat dan Akuntabel”, ujar Erzaldi.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah menyampaikan bahwa program atau kegiatan yang diselenggarakan daerah belum mampu mengungkit pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang diharapkan, sehingga tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah belum maksimal.

Ditambah lagi, penyelenggaraan pembangunan daerah belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional.

Hal ini disebabkan kualitas perencanaan pemerintah daerah belum optimal, dimana desain program atau kegiatan belum dirancang dengan baik sehingga sasaran dan indikator kinerja belum dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan.

“Oleh sebab itu, APIP selaku internal auditor pemerintah memiliki peran penting dalam pencegahan dan perbaikan tata kelola. Peran pencegahan dapat dimulai dari tahap perencanaan, yang menjadi titik penting akuntabilitas pembangunan daerah, untuk memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Sally.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lily Pintauli Siregar menambahkan ada beberapa poin yang menjadi fokus APIP dalam usaha pencegaham dan pemberantasan korupsi yaitu Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan jasa, Perizinan, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa. 

“Peran APIP dalam pencegahan dan pemberatasan korupsi harus Peran APIP ini harus diperkuat karena APIP merupakan mata dan telinga bagi Kepala Daerah”, pesan Lily.

Dalam acara ini juga dilaksanakan Diskusi Panel oleh Kasatgas Koordinasi Pencegahan Korupsi Wilayah Sumsel Nana Mulyana, Kepala Perwakilan BPKP Bangka Belitung Ikhwan Mulyawan, Inspektur IV Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri Arsan Latif, Sekretasis Daerah Provinsi Bangka Belitung Naziarto.

“Berkaitan dengan pendapatan keuangan negara atau daerah, interaksi kami dengan APH, seperti Kejati, Kepolisian dan lain-lain berjalan dengan lancar dan baik di tahun 2020, kemarin kita berhasil menyelamatkan keuangan negara atau daerah sebesar 20,9 Milyar,” ujar Ikhwan pada paparannya.

Di akhir acara dilakukan Penandatanganan Komitmen Bersama atas Rencana Aksi Pengawasan yang akan dilaksanakan antara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh Inspektorat se-Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.