Sinergi Pemprov, BPKP, dan KPK Cegah Korupsi di Kalimantan Tengah

.

PALANGKA RAYA (5/4) - Tak terbayang bukan, jika korupsi itu sudah menjalar ke mana-mana, bahkan sudah sampai ke desa-desa? Tak tanggung-tanggung bahkan nominalnya sudah menyentuh milyaran uang negara yang di korupsi oleh 'oknum' di suatu desa tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Setia Pria Husada saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah se-Kalimantan Tengah yang dibuka oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

Rakor tersebut dihadiri oleh Bupati/Walikota se-Kalteng, Direktur III Koordinasi dan Supervisi KPK-RI Brigjen. Pol. Bahtiar Ujang Purnama, Ketua DPRD Prov. Kalteng Wiyatno, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri, Inspektur Prov. Kalteng Sapto Nugroho, dan juga segenap jajaran OPD se-Kalteng yang tersambung secara daring.

Pada kesempatan tersebut, Kaper BPKP Kalteng juga kembali menegaskan peran dari BPKP Kalteng dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan, serta mencegah terjadinya kasus korupsi di Bumi Tambun Bungai ini. "Kami secara terus-menerus melakukan pembinaan terhadap inspektorat se-Kalteng melalui metode Kapabilitas APIP, selain itu penguatan SPIP di lingkup pemerintah daerah juga telah dilakukan oleh para insan pengawasan BPKP Kalteng, selanjutnya sinergi juga telah kami lakukan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi", ucap Setia Pria Husada.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Aplikasi Siswaskeudes (Sistem Pengawasan Keuangan Desa) yang telah dibangun oleh BPKP menjadi solusi untuk memaksimalkan kinerja inspektorat di tingkat provinsi maupun kabupaten dalam mengawasi penggunaan dana desa, mengingat masih minimnya jumlah SDM auditor yang dimiliki oleh inspektorat, yakni berjumlah 150 orang (rata-rata inspektorat tiap kabupaten hanya memiliki 10-11 auditor).***

(Kominfo BPKP Kalteng/Reza)