BPKP Kalbar Dorong Zona Integritas Itwasda Kalbar menuju WBK

.

PONTIANAK (27/4) - Dalam acara pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Satker Itwasda, Kaper BPKP Kalbar Dikdik Sadikin tekankan pentingnya peningkatan kapabilitas para auditor yang dilandasi komitmen dan integritas yang tinggi.

"Integritas harus juga dibarengi dengan kapabilitas. Sesuai jargon 'good governance dan clean government', kita memerlukan pribadi yang bersih, tapi sekaligus memahami tata kelola dengan baik. Ditambah lagi dengan perencanaan yang mengaitkan antara anggaran kegiatan dengan manfaat, Insya Allah, Itwasda Polda Kalbar akan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi," demikian disampaikan Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Kalbar Dikdik Sadikin dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Satker Itwasda Polda Kalbar di Ruang Coffee Morning, Polda Kalbar pada Selasa (27/4).

Menurut Dikdik, pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang digelar Itwasda Polda Kalbar merupakan sebuah niat baik, apalagi dengan dilakukan di bulan Ramadhan yang mulia. Namun, ditegaskan Kaper BPKP Kalbar, niat baik itu harus dibuktikan dengan implementasi di lapangan.

"Pembuktiannya tentu bukan dalam ruang ini," ujar Dikdik. "Di ruang ini, apalagi saat acara pecanangan Zona Integritas, pastilah tidak ada pihak yang akan menggoda untuk melakukan perbuatan yang dapat melanggar dari integritas dan anti terhadap korupsi. Tetapi, kita lihat. Pembuktiannya ada di lapangan. Apakah kita sanggup mengatakan tidak untuk sesuatu yang bertentangan dengan integritas. Ini adalah tantangan.”

Berkaitan dengan hal tersebut, Irwasda Polda Kalbar Kombes Pol Arif Rachman menyebut pencanangan ini adalah langkah awal dan bagian dari menyukseskan reformasi birokrasi. Pembenahan akan dilakukan melalui penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, serta mewujudkan pelayanan prima yang memuaskan pengguna.

"Dengan demikian, melalui hal tersebut diharapkan setiap institusi dan aparatur memiliki akuntabilitas dan kualitas kinerja yang semakin baik. Hal ini penting dilakukan guna memenuhi harapan publik terhadap pelayanan, yang bukan saja berkualitas, tapi kerjanya tuntas dan hasil kinerjanya terukur," ujar Arif.

Arif mengatakan bahwa Itwasda saat ini telah menyesuaikan gerak langkah APIP pada umumnya, dalam binaan BPKP. Bahkan istilah khusus di Kepolisian seperti "Wasrik" atau "Pengawasan dan Pemeriksaan" pun telah disesuaikan menjadi "Audit Kinerja" dan "Audit Keuangan". Maka, seiring dengan itu, laju kapabilitas auditor Polda pun akan ditingkatkan.

"Sudah saatnya kita harus keluar dari zona nyaman dengan meningkatkan kapabilitas pengawasan kita," ujar Arif. "Dengan demikian, hasil pengawasan kita dapat dan layak digunakan untuk perubahan mendasar di tubuh Polda serta sebagai bahan kebijakan yang strategis Pimpinan," kata Irwasda Kalbar Arif Rachman.

Sejalan dengan Arif, Kaper  BPKP Kalbar Dikdik juga menekankan pentingnya auditor memiliki professional skepticism, atau kemampuan berpikir skeptis secara positif dalam menjalankan amanah pelaksanaan penugasan (duty of care).

"Professional skepticism ini penting guna auditor dapat segera merasakan adanya potensi kecurangan dan pelanggaran di kantor yang diaudit. Sehingga dapat segera  dilakukan pembuktian, dan hasilnya adalah saran dilakukannya tindak lanjut, baik saran perbaikan secara sistem pengendalian, maupun penerapan sanksi. Dengan demikian ke depan, celah untuk pelanggaran yang sama telah tertutup. Karena itu, temuan hasil audit seharusnya tidak berulang untuk hal yang sama. Bukan malah dipelihara agar tampak ada kinerja auditor."

Untuk itu, Kaper BPKP Kalbar Dikdik Sadikin mengajak kepada seluruh aparat pengawasan di Polda Kalbar agar senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalnya dengan integritas yang tinggi. "Sehingga manfaat anggaran pengawasan benar benar dirasakan oleh organisasi, dan tidak sekadar habis tanpa hasil," imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Irwasda meminta dukungan kepada BPKP untuk dapat bersinergi dalam melaksanakan tugas  mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Kaper BPKP Kalbar menyatakan siap untuk membantu Itwasda Kalbar dalam mendorong clean government good governance serta mewujudkan komitmen tersebut.

Hadir mendampingi Kaper BPKP Kalbar, Korwas IPP BPKP Kalbar Bona Petrus Purba dan Korwas Investigasi BPKP Kalbar Muqorobin, disamping pihak Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Barat yang turut menyaksikan pencanangan tersebut.

 

Kominfo BPKP Kalbar/FW