Optimalkan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Tapanuli Tengah

.

PANDAN (8/6) - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan workshop hasil evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dan PPKM Mikro di Kabupaten Tapanuli Tengah. Acara tersebut digelar di Gedung Serbaguna Pandan pada Selasa, 8 Juni 2021.

Penyelenggaraan workshop tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan Dana Desa dan PPKM Mikro agar secara maksimal dapat membantu penanganan Covid-19. Peserta workshop terdiri dari kepala desa dan camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah. Workshop dibuka secara resmi oleh Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani sekaligus memberikan sambutan. Dalam sambutannya Bakhtiar mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPKP atas penyelenggaraan acara tersebut. Semoga workshop ini dapat menambah wawasan untuk aparat pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa,” harap Bakhtiar. Bakhtiar juga menyampaikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus berupaya melakukan sosialisasi protokol kesehatan dengan penanganan 3T (testing. trancing, dan treatment). “

Narasumber yang dihadirkan di antaranya Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus dan Perwakilan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Sandra secara virtual, serta Kepala KPPN Sibolga Hariatmoko Nurcahyo Nugroho, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Kwinhatmaka secara langsung. Dengan moderator Sekretaris Daerah Yetty Sembiring

Lewat paparannya, Sihar Sitorus menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus terus melakukan reviu atas pekerjaan masing-masing sehingga dengan demikian sinergitas dapat terbangun. Tidak hanya itu, pusat dan daerah juga harus saling mendorong peningkatan potensi yang ada di suatu daerah untuk meningkatkan penghasilan daerah. “BPKP juga perlu terus melihat, memastikan, dan mengakomodir laporan keuangan daerah tersebut,” ungkap Sihar.

Sementara itu, Sandra menyampaikan bahwa setiap desa diharapkan dapat mendirikan posko desa dan menetapkan APBDes untuk mendukung percepatan penyaluran bantuan sosial. Selanjutnya Hariatmoko dalam paparannya juga mengingatkan bahwa kelengkapan dokumen dan administrasi harus diperhatikan demi kelancaran dan keamanan penyaluran bantuan sosial.

Sedangkan Kwinhatmaka menjelaskan bahwa pengawasan harus selalu dilakukan, risiko seperti BLD DD tidak tepat sasaran harus direkomendasikan untuk dituntaskan. Kemudian regulasi harus terus bergerak dan melakukan peningkatan sosialisasi kepada pemerintahan desa. “Bapak dan ibu camat yang merupakan perpanjangan tangan dari kabupaten diharapkan lebih banyak melakukan komunikasi dengan desa agar tidak ditemui kembali masalah salah satunya seperti ketidaktepatan jumlah,” tegas Kwinhatmaka.

 

(Kominfo BPKP Sumut)