BPKP Kalbar Teken KAK Probity Audit RSUD dr. Soedarso Tahun 2021

.

PONTIANAK (22/6) - Pandemi COVID-19 semakin mendorong kebutuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Untuk kebutuhan tersebut, Perwakilan BPKP Kalbar diminta pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso untuk turut mengawal pembangunan dua gedung baru di Pontianak dalam kerangka probity audit. Kaper BPKP Kalbar bersedia memenuhinya dengan syarat pihak RSUD harus tetap menjaga integritas dan komitmen.

"Dari pengalaman saya beberapa tahun lalu, kami merasakan kenyamanan dengan pendampingan dari BPKP ketika melaksanakan pengadaan. Kini, hal yang sama kami harapkan dari BPKP untuk mendampingi kami melalui probity audit. Agar kami tidak salah langkah dan tetap pada koridor ketentuan yang berlaku, sehingga kami dapat bekerja dengan nyaman, " demikian disampaikan oleh Direktur RSUD dr. Soedarso Yuliastuti Saripawan pada saat jelang penandatanganan Kerangka Acuan Kerja Probity Audit BPKP terhadap Proyek Pembangunan dua gedung baru RSUD dr. Soedarso di Ruang Rapat Kepala Perwakilan Lantai 2, Kantor BPKP Kalbar, Pontianak pada Selasa, 22 Juni 2021.

Peningkatan jumlah pasien dibandingkan keterbatasan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia, khususnya terkait pandemi Covid-19, menjadi alasan diperlukannya penambahan dan peningkatan sarana tersebut. Dalam hal ini, disampaikan Yuliastuti Saripawan, RSUD dr. Soedarso Pontianak memerlukan penambahan fasilitas berupa gedung layanan haemodialisa dan gedung radiologi sebagai penunjang medis. Hal ini menjadi tuntutan yang tidak bisa dielakkan dalam posisi RSUD dr. Soedarso  sebagai Rumah Sakit rujukan nasional di Kalimantan Barat.

Direktur RSUD Yuliastuti Saripawan datang ke BPKP untuk dapat turut mengawasi proses pengadaan, tak lain agar pengadaan pembangunan dua gedung itu dapat dijamin secara memadai dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Karena itu, diakui Sari, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting dalam rangka melakukan pengawasan atas pengadaan terkait pengawalan terhadap pencapaian tujuan tersebut.

"Probity audit yang diharapkan tentu harus mengacu pada  pengertian probity itu sendiri, yaitu sebagai good process dari sebuah pengadaan barang jasa yang dilakukan dengan penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku,” ungkap Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Kalbar Dikdik Sadikin didampingi Tim Probity Audit PFA BPKP Kalbar dihadapan Direktur RSUD dr. Soedarso beserta jajaran.

"Untuk itu, probity audit dilakukan dalam rangka menyakini secara memadai bahwa pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan probity requirement, yaitu menaati prosedur pengadaan sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip pengadaan. Selanjutnya, dari probity audit itu akan diberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas proses pengadaan yang sedang berlangsung terkait dengan isu-isu probity, " jelas Dikdik.

Ajis Khusori, Pengendali Teknis (Dalnis) Bidang IPP BPKP Kalbar, yang turut hadir saat itu, menambahkan bahwa output dari probity audit ini adalah simpulan berdasarkan dari hasil penilaian atas proses pengadaan, dikaitkan dengan pemenuhan probity requirement, serta saran perbaikan atas proses yang sedang berlangsung. "Namun demikian, tanggungjawab pelaksanaan proyek tetap melekat pada pelaksana," ujar Ajis.

Direktur RSUD berserta jajaran yang hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan kesiapannya untuk mengikuti dan menaati apa yang menjadi komitmen bersama. Demikian juga kesiapannya dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi dan data dengan dokumen yang diperlukan tim BPKP dalam rangka probity audit tersebut.

Kaper BPKP Kalbar Dikdik Sadikin menyambut baik komitmen dan kesiapan dari pihak RSUD. Diharapkan, dalam prosesnya, semua pihak tetap menjaga amanah dengan berdasarkan pada integritas dan komitmen yang tinggi. Sehingga pengadaan dapat terlaksana dengan baik, masyarakat terpenuhi kebutuhannya, dan para pejabat yang melaksanakannya juga dapat dengan nyaman mewujudkan amanahnya. "Di samping itu, pengeluaran pemerintah untuk membiayai proyek seperti ini dapat turut menggerakkan roda perekonomian daerah yang saat ini sangat diperlukan," imbuh Dikdik.

“Semoga niat baik kita ini dapat berjalan dengan lancar dan upaya kita demi kemashalatan masyarakat menjadi pahala di hadapan Tuhan yang maha esa," tutup Kaper BPKP Kalbar Dikdik Sadikin.

Kaper BPKP Kalbar dan Direktur RSUD dr. Soedarso selanjutnya menandatangani Kerangka Acuan Kerja Probity Audit, menandai berakhirnya pertemuan tersebut.

 

(Kominfo BPKP Kalbar/FW)