BPKP Hadiri Konferensi Pers Peningkatan Ekonomi di Aceh

.

BANDA ACEH – Untuk menginformasikan kinerja Tim Meukarya Aceh di semester I tahun 2021 dalam mendukung peningkatan ekonomi di Aceh dilakukan konferensi pers di lingkungan Gedung Keuangan pada hari Senin (19/7). Dengan mengundang awak media yang ada di wilayah Aceh, konferensi pers ini menghadirkan narasumber dari DJPB, DJKN, DJPb, DJP, BPKP, BPS, BPK, BI dan OJK.

Perwakilan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memulai paparan mewakili Kementerian Keuangan. Paparan lalu dilanjutkan oleh masing–masing pembicara dari BPS, BPK, BI, dan OJK.

Turut memberikan materi, Kepala Perwakilan BPKP Aceh Indra Khaira Jaya menyampaikan peran BPKP dalam mendorong perbaikan tata kelola di Aceh dengan menggunakan risk management, serta mengimplementasikan internal control di pemerintah daerah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, sehingga kesejahteraan rakyat Aceh dapat diwujudkan.

Terdapat empat poin penting yang disampaikan Indra, di antaranya bahwa BPKP mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan dimulai dengan evaluasi perencanaan dan penganggaran, penilaian pencapaian tujuan organisasi, pencegahan korupsi, serta membangun struktur dan proses pengendalian di Aceh.

Keempat langkah tersebut, menurutnya adalah hal-hal yang perlu menjadi perhatian pimpinan daerah agar memperbaiki proses perencanaan penganggaran. Hingga kini, masih ditemukan lebih dari 90% subkegiatan yang memerlukan perbaikan dan masih ditemukan ketidakefisienan akibat ketidakselarasan antara aktivitas belanja dengan tujuan program dan sasaran subkegiatan.

Lebih lanjut, Indra menyampaikan masih perlu adanya perbaikan dari sisi efisiensi dan efektifitas proyek strategis nasional (PSN), penerimaan pajak, anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA),serta proyek multiyears dan optimalisasi pendapatan daerah. Di samping itu, data bantuan sosial juga perlu dijaga agar validitasnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, termasuk dorongan untuk optimalisasi pendapatan daerah yang menurut BPKP masih dijumpai peluang-peluang pendapatan asli daerah yang belum dioptimalkan.

Di sisi pencegahan korupsi, Indra menyampaikan perlu kerja sama untuk mengawal program-program pemerintah agar temuan kerugian negara dari hasil audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dapat diminimalisasi pada kegiatan program berikutnya. Dari sisi pembangunan infrastruktur dan proses pengendalian, Perwakilan BPKP Aceh mengharapkan pimpinan dan pengambil keputusan di lingkungan pemerintahan Aceh meningkatkan level maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, serta risk management lebih baik sehingga target level 3 dapat dicapai di seluruh pemerintahan yang ada di Aceh.

Demikian juga terkait laporan kinerja di mana baru enam pemda yang mendapat predikat B supaya menjadi perhatian seluruh pemda. Di sisi pengelolaan pemerintah daerah, Kepala Perwakilan BPKP Aceh meminta pemanfaaatan Siskeudes tingkat desa untuk dimanfaatkan mulai dari perencanaan, eksekusi, dan pelaporan, sehingga tata kelola keuangan desa lebih berakuntabilitas.

Paparan Kepala Perwakilan BPKP Aceh akan menjadi bahan pembahasan oleh para media untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait melalui saluran media masing-masing .

 

(Kominfo Perwakilan BPKP Aceh)