Pelatihan Fungsional Auditor Layaknya Surat Izin Mengemudi

.

PONTIANAK (14/9) - Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama APIP se-Kalbar resmi dibuka. Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Kalbar tegaskan pentingnya pelatihan fungsional dalam rangka auditor menjalankan tugasnya. Ibarat Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam menjaga risiko kecelakaan, pelatihan fungsional ini penting guna memastikan tercapainya standar keahlian yang diperlukan dalam rangka menjaga risiko hasil audit yang tidak berkualitas bahkan berdampak buruk terhadap informasi strategis pemerintahan.

“Pelatihan fungsional auditor ahli pertama ini penting ibarat Surat Izin Mengemudi (SIM) ketika Anda mengendarai kendaraan. Sebagaimana risiko tidak memiliki SIM yang menandai pengemudi belum mencapai standar keahlian yang dipersyaratkan yang berpotensi rawan kecelakaan lalu lintas, demikian juga dengan maksud diadakannya pelatihan ini, harus dapat dipastikan bahwa amanah itu ada di tangan orang yang ahli. Sehingga, risiko pengawasan yang menghasilkan kinerja yang tidak berkualitas bahkan berdampak buruk dapat benar-benar dijaga. Karena pengawasan intern sejatinya dapat berkontribusi dalam memberikan penilaian dan informasi strategis sebagai bahan kebijakan dan pengambilan keputusan,” demikian disampaikan Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Kalbar Dikdik Sadikin saat membuka Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama APIP se-Kalimantan Barat pada Selasa, 14 September 2021 di Hotel Ibis, Pontianak.

Selain standar keahlian, menurut Kaper, pelatihan fungsional ini juga memiliki makna tercapainya kemampuan dan hasil pengawasan yang terstandarisasi, sehingga antara APIP dan BPKP menghasilkan informasi pengawasan yang setara. Dengan demikian, memungkinkan kolaborasi antara keduanya mencapai kualitas yang diharapkan.

“Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo pada 27 Mei 2021 di Istana Bogor, APIP diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan intern. Dengan demikian, APIP dapat melakukan pengawalan secara optimal atas akuntabilitas tata kelola keuangan serta penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan, antara lain pencapaian tujuan pemerintah dan delivery program prioritas yang harus senantiasa dikawal,” imbuh Kaper.

Seperti diketahui, pencapaian kesetaraan keahlian ini dapat dimungkinkan mengingat BPKP merupakan instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA), sesuai Peraturan Menpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, pasal 5 ayat (1).

Dalam kegiatan yang didanai oleh program STAR (State Accountability  Revitalization) yang merupakan kerja sama antara BPKP dan ADB (Asian Development Bank) itu, Korwas Bidang P3A BPKP Kalbar Bonifacius Fredy Joko Susilo selaku Ketua Panitia mengatakan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 25 peserta dari enam pemerintah daerah di Kalimantan Barat, yaitu Kubu Raya, Mempawah, Sambas, Kayong Utara, Ketapang, dan Melawi.

Pada pembukaan pelatihan yang dihadiri juga oleh para Korwas BPKP Kalbar, Instruktur Diklat dan pejabat struktural BPKP Kalbar Fredy mengatakan bahwa pelatihan akan dilaksanakan selama 14 hari mulai dari 14 sampai dengan 28 September 2021. Dalam rentang waktu itu, peserta akan mendapatkan 14 materi bahasan, antara lain, kode etik dan audit intern, manajemen pemerintahan pusat/daerah, dan praktik audit kinerja.

Semoga pelatihan ini menghasilkan keahlian auditor yang diandalkan dalam melakukan pengawasan di daerahnya masing-masing.

(Kominfo BPKP Kalbar/FW)