BPKP dan BPK Kerja Sama, Tukar Data Hingga Join Audit

.

MAGELANG – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersinergi dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, sinergi dan kolaborasi antara BPKP dan BPK harus terjalin untuk menjaga keuangan negara agar transparan dan akuntabel.

“BPKP melaksanakan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional sedangkan BPK melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara,” katanya dalam Rapat Koordinasi Teknis yang digelar di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (14/10).

Dikatakan, pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan BPK-RI dan pengawasan yang dilakukan BPKP memiliki tujuan yang sama, yaitu mengawal akuntabilitas keuangan negara. Untuk itu, kedua belah pihak bersinergi dan berkolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan, serta pengembangan kompetensi atau kapasitas kelembagaan.

“Sinergi dalam perencanaan kegiatan pemeriksaan/pengawasan keuangan negara di daerah dilaksanakan melalui sinkronisasi perencanaan, perancangan agenda pengawasan-pemeriksaan bersama,” ucapnya.

Menurutnya, sinergi pengawasan dan pemeriksaan antara BPKP dan BPK akan lebih luas, lebih tajam, dan minim duplikasi. Sedangkan untuk mempertajam sinergi kedua belah pihak dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan, BPKP dan BPK akan mengedepankan aspek pertukaran data ataupun informasi, penggunaan tenaga auditor, dan pelaksanaan join audit.

“Kita sudah bersepakat bahwa hasil pengawasan BPKP sebagai pertimbangan dalam pendalaman area pemeriksaan, pertukaran informasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti kepada BPKP, pemanfaatan unit diklat BPK dan BPKP untuk penguatan kompetensi pemeriksa dan auditor terkait pemeriksaan/pengawasan keuangan negara,” ujarnya.

Selain itu, kerja sama BPK-BPKP mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara/daerah, khususnya terkait dengan permasalahan yang sering dihadapi pemda (stakeholders).

Sedangkan untuk menguatkan kompetensi stakeholders (K/L/D) dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, pelaksanaan workshop/seminar antara BPK dan BPKP akan digelar secara rutin.

 

(TIM Kominfo BPKP/ FR)