Wokshop Dana Desa “Optimalkan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa”

Pandan-Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Workshop hasil evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa untuk penanganan  covid-19 dan PPKM Mikro di Kabupaten Tapanuli Tengah. Acara tersebut digelar di Gedung Serbaguna Pandan pada Selasa, 8 Juni 2021.

Penyelenggaraan workshop tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dana desa dan PPKM Mikro agar secara maksimal dapat membantu penanganan Covid-19. Peserta Workshop terdiri dari Kepala Desa dan Camat se Kabupaten Tapanuli Tengah. Workshop dibuka secara resmi oleh Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani sekaligus memberikan sambutan. Dalam sambutannya Bakhtiar mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPKP atas penyelenggaraan acara tersebut. Bakhtiar juga menyampaikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah  terus berupaya melakukan sosialisasi protokol kesehatan dengan penanganan 3T (Testing. Trancing, dan Treatment) “semoga workshop ini dapat menambah wawasan untuk aparat pemerintah dalam pengelolaan dana desa” tutur Bakhtiar.

Setelah workshop dibuka, acara dilanjutkan dengan paparan dari narasumber yang dipandu oleh Sekretaris Daerah Yetty Sembiring. Narasumber yang dihadirkan diantaranya Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus dan Perwakilan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Sandra secara virtual. Kemudian Kepala KPPN Sibolga Hariatmoko Nurcahyo Nugroho, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Kwinhatmaka secara langsung.

Lewat paparannya Sihar Sitorus menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus terus melakukan reviu atas pekerjaan masing-masing sehingga dengan demikian sinergitas dapat terbangun. Tidak hanya itu, pusat dan daerah juga harus saling mendorong peningkatan potensi yang ada di suatu daerah untuk meningkatkan penghasilan daerah. “BPKP juga perlu terus melihat, memastikan, dan mengakomodir laporan keuangan daerah tersebut” ungkap Sihar.

Sementara Sandra menyampaikan bahwa setiap desa diharapkan dapat mendirikan posko desa dan menetapkan APBDes untuk mendukung percepatan penyaluran bantuan sosial. Selanjutnya Hariatmoko dalam paparannya juga mengingatkan bahwa kelengkapan dokumen dan administrasi harus diperhatikan demi kelancaran dan keamanan penyaluran bantuan sosial.

Kwinhatmaka dalam paparannya menjelaskan bahwa pengawasan harus selalu dilakukan, risiko seperti BLD DD tidak tepat sasaran harus direkomendasikan untuk dituntaskan. Kemudian regulasi harus terus bergerak dan melakukan peningkatan sosialisasi kepada pemerintahan desa. “Bapak dan ibu Camat yang merupakan perpanjangan tangan dari Kabupaten diharapkan lebih banyak melakukan komunikasi dengan desa agar tidak ditemui kembali masalah salah satunya seperti ketidaktepatan jumlah” tegas Kwinhatmaka.

 

Kominfo BPKP Sumut