WORKSHOP EVALUASI DANA DESA DI KAB.PURBALINGGA

Selasa (27/10) bertempat di Ruang Pendopo Kabupaten Purbalingga telah berlangsung Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bagi para Kepala Desa dan dibuka resmi oleh Pjs. Bupati Purbalingga Sarwa Pramana serta dihadiri oleh Forkompida Dispermasdes dan para camat di Kabupaten Purbalingga' Narasumber DPD RI Wilayah Jateng, BPKP, Kemendes dan DJPB.

Anggota Komite IV DPD RI Wilayah Jawa Tengah Casytha A. Kathmandu dalam paparannya menyampaikan sebagai anggota DPD RI ingin menjalankan tugas pokok dan fungsi yaitu fungsi legislatif, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan. Saat ini bersama dengan BPKP ingin menjalankan fungsi pengawasan terkait monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan dana desa pada masa pandemi covid-19.

Casytha menambahkan bahwa dana desa adalah bersumber dari APBN, APBD Provinsi, Pendapatan Asli Desa, dan sumber pendapatan lainnya yang masuk ke pemerintah desa maka ada kewajiban untuk memberikan pengawasan terkait penggunaan APBN dan sumber dana lain tersebut. Pada masa pandemic Covid-19 saat ini ada realokasi anggaran untuk dana desa yang digunakan untuk penanganan Covid-19, Program Padat Karya Tunai Desa dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Dana desa yang dialokasikan dari tahun ketahun selalu meningkat, jadi kita harus memberikan pengawasa terhadap penggunaan dana desa tersebut, Pungkas Casytha.

Pjs. Bupati Purbalingga Sarwa Pramana dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kabupaten Purbalingga terdiri dari 224 desa. Dana yang dikelola oleh desa saat ini sudah relatif besar, hal tersebut tentu saja mengandung resiko yang sangat besar pula. Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak ingin pemerintah desa salah dalam pengelolaan dana desa, sehingga berurusan dengan aparat. Kita tidak ingin aparat desa terjerumus dalam permasalahan tersebut, yang kita inginkan adaalah dengan adanya dana desa ini,  maka desa menjadi maju, masyarakat makmur, aparat desa turut sejahtera tanpa tersandung masalah, papar Sarwa.

Lebih lanjut sarwa menegaskan workshop ini  dapat menjadi sarana diskusi dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa di masa pandemic, sehingga diperoleh berbagai solusi permasalahan pengelolaan dana desa. Kepada para OPD para camat para kades maupun Dispermasdes agar bersinergi dan menjalin komunikasi dengan baik sehingga berbagai kendala dan permasalahan dapat diselesaikan dengan segera, sehingga dana desa dapat dikelola sebagaimana mestinya dan  bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Direktur Pengawasan Keuangan Daerah BPKP Adil Hamonangan menyampaikan BPKP bersama dengan DPD RI  melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas penggunaan dana desa agar lebih transparan dan akuntabel serta tidak terjadi permasalahan. Penanganan Pandemi Covid-19 saat ini dana desa di realokasikan untuk penanganan Covid-19, Program Padat Karya Tunai Desa serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Tengah Sulaimansyah dalam paparannya menyampaikan materi Mekanisme penyaluran dan penggunaan dana desa.

Kasubdit Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa Dirjen Bina Pemdes Kemendagri M. Rahayuningsih menyampaikan paparan materi secara Zoom tentang Pengelolaan APBDesa dalam masa Pandemi Covid-19.

(Kominfo BPKP Jateng Din)