Fokus Pelayanan Prima Pengelolaan Air, BPKP Kaltim MoU dengan PERPAMSI dan PDAM

Samarinda (23/2) - Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dengan PD PERPAMSI dan PDAM se-Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Mercure Samarinda.

Implementasi komprehensif penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di lingkungan PDAM Benua Etam, Ketua Perpamsi Provinsi Kaltim Nor Wahid Hasyim mendukung penuh sinergi BPKP Kaltim dan BUMD dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Merujuk pada PP No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka PDAM yang merupakan BUMD kedepan bisa memilih bentuk yang diiginkan. Apakah berupa perseroda yang fokus pada pengembangan usaha atau perumda yang fokus pada pelayanan sosial. Intinya kebutuhan air sebagai sumber kehidupan harus dilaksanakan secara optimal dan penandatanganan MoU ini merupakan jalan menuju pembenahan tata kelola PDAM di lingkungan Provinsi Kaltim, yang selanjutnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang berujung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan air bersih.

Ketua Perpamsi Provinsi Kaltim Nor Wahid Hasyim, mengungkapkan harapannya kepada para pejabat di PDAM agar dapat membina stafnya. Memberikan pengarahan, bimbingan agar paham apa yang menjadi tujuan dan program PDAM. Seperti yang tertuang di Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

“BPKP Kaltim selama ini telah mendampingi PDAM di Kaltim dengan baik, maka MoU ini akan semakin meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di lingkungan PDAM agar pelayanan lebih baik lagi,” ungkap Nor Wahid Hasyim.

Setelah membubuhkan tanda tangan legalitas MoU, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim Supriyadi didampingi Korwas Bidang Akuntan Negara Ependy Haro. Menyaksikan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Dr. Sally Salamah serta Direktur Pengawasan BLU, BLUD, BU Jasa Air Minum, BUMD dan BUMDesa Juliver Sinaga, memberi arahan secara daring. Disaksikan oleh Ketua Dewan Pengawas Perumdam, Direktur Utama Perumdam serta tamu undangan yang hadir.

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Dr. Sally Salamah dalam paparannya mengatakan bahwa RPJMD Prov Kaltim belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN. Bahwasannya PDAM tidak hanya menyediakan air saja, namun harus memenuhi kualitas air minum sesuai standar kesehatan.

“Kaltim terpilih sebagai lokasi ibu kota baru yang paling ideal salah satunya karena alasan sumber air yang melimpah, ketersediaan air jadi pertimbangan besar terutama di sebagian besar Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanagara, makanya dari sekarang mari sama-sama menuju goal tersebut,” ujar Dr. Sally Salamah melalui zoom meeting.

Kegiatan tersebut senantiasa mengedepankan protokol kesehatan dan 3M, sebagai bentuk semangat kita untuk tetap sehat & bebas Covid-19.

Tim Kominfo BPKP Kaltim