INSENTIF NAKES RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN TAHUN 2021 SEBESAR 1,9 M BELUM TERBAYAR

Tim Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sukoreno, Nur Afni, Putri Arindra, dan Asri Primandari menyampaikan poin-poin apa saja yang menjadi titik penting Reviu yang dilakukan. 

Keadaan yang tim jumpai pada Kabupaten Barito Kuala adalah belum dianggarkannya dana insentif tenaga kesehatan untuk tenaga kesehatan di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan. Saat ini masih dalam tahap pengusulan anggaran dampaknya terjadi tunggakan pembayaran insentif periode Januari sampai dengan Juni 2021 senilai Rp1,9 M.

Dari hasil pertemuan tersebut tim menyampaikan rekomendasi kepada Kadinkes Barito Kuala agar penganggaran dan penyaluran RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dapat segera terealisasi, dan terus memantau proses pengusulan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan pada RSUD H. Abdul Aziz Marabahan untuk periode tahun 2021 (1 tahun). Hal ini perlu agar Kabupaten Barito Kuala tidak terkena sanksi penundaan pemberian persetujuan pemberian TPP semester kedua sebagaimana amanah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4141/Keuda tanggal 6 Juli 2021.

 

Kominfo/bpkpkalsel