Koordinasi agar Anggaran Terealisasi

Kegiatan diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat (Kanwil DJPb Sulbar). Pada kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat (BPKP Sulbar), Hasoloan Manalu didampingi Subkoordinator Keuangan, Sarjono. Kegiatan dilakukan secara daring dari kantor BPKP Sulbar. 
Kepala Kanwil DJPb Sulbar, Imik Eko Putro menyampaikan beberapa hal terkait tata cara pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan serta mekanisme revisi anggaran tahun 2021 yang menjadi kewenangan DJPb. Dalam hal revisi anggaran, terdapat beberapa tingkatan berdasarkan kewenangan instansi pemerintah, meliputi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), DJPb, Kanwil DJPb, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Lingkup kewenangan revisi anggaran yang menjadi wewenang DJPb terbatas pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 yang tidak memerlukan penelaahan dan bersifat pengesahan, baik revisi anggaran yang pagu anggaran berubah maupun pagu anggaran tetap, dan revisi administrasi (termasuk revisi anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP BLU).
Pada kesempatan ini disampaikan juga materi terkait dengan penyelesaian tunggakan tahun anggaran 2020 pada 15 mata angaran, dimana sepanjang alokasi anggaran untuk akun yang sama tersedia, maka dapat dilakukan tanpa mekanisme revisi DIPA, tidak perlu dicantumkan pada catatan halaman IV.B DIPA, serta tidak memerlukan Surat Pernyataan KPA/hasil verifikasi APIP K/L/hasil verifikasi BPKP.
Dengan sosialisasi ini diharapkan pelaksanaan dan realisasi anggaran tahun 2021 serta proses penerbitan register nomor hibah satker kementerian/lembaga lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat tidak mengalami kendala.