BPKP Berikan Materi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Acara webminar dibuka oleh Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Koordinator Bdiang Perekonomian RI) dan Ginny Ferson (Head of Economist at British Embassy Jakarta). Materi pertama adalah Mekanisme Pengawasan Perizinan oleh Pemerintah Inggris yang disampaikan oleh Adrian Hall. Pada kesempatan ini Adrian Hall menjelaskan sejarah regulator atau yang di Indonesia disebut Inspektorat atau Badan, yang pada dasarnya mengawasi segala macam usaha agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Regulator di Inggris bertanggung jawab kepada Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Konsumen. Tugas dari regulator Inggris sendiri adalah memberikan skala waktu kepada pengusaha, agaimana mengatur usaha, mengkomunikasikannya, menhgatur prosedur pengaduan, serta memberikan hak para pengusaha. Selain itu, Adrian Hall menjelaskan tentang model akuntabilitas yang menekankan kepada standar pelayanan, impact, dan outcome.

Selanjutnya materi kedua disampaikan oleh Tumpak Haposan Simanjuntak. Tumpak menjelaskan empat hal yaitu bagaimana kompleksitas aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, implikasi PPBBR dan PPBD serta urgensi pengawasan, rekonstruksi model pengawasan PPBBR dan PPBD, serta kondisi eksisting DPMPTSP. Tumpak menjelaskan bahwa salah satu  yang dilakukan oleh Kemendagri adalah menjaga agar kegiatan pengawasan tetap mendukung program prioritas nasional.

Materi terakhir disampaikan oleh Dadang Kurnia, yang menyebutkan lima aspek yang akan mengalami penyesuaian dalam implementasi perizinan berusaha berbasis risiko. Kelima aspek tersebut adalah regulasi, sistem informasi, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan proses bisnis. Dadang pun menggarisbawahi perbedaan antara pengendalian intern di dalam manajemen dan pengawasan intern oleh APIP. Menurutnya, ada empat hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan perizinan berusaha. Pertama, pengawasan harus dilaksanakan berdasarkan data profil pelaku usaha serta analisis risikonya. Kedua, diperlukan penyiapan SDM pelaksana pengawasan perizinan berusaha dan pengembangannya secara berkelanjutan. Ketiga, standar pengawasan yang akan digunakan. Keempat, pemanfaatan data dari sistem informasi instansi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha.