Percepatan Pengawasan PEN

Ternate (14/9) - Bertempat di Mapolda Maluku Utara, dilaksanakan kegiatan video conference rapat koordinasi pengawasan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).Kegiatan ini dihadiri oleh Plh. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Mindarto Totok Oktaruna, Koordinator Pengawasan Bidang P3A Safi' Mahmud, dan Koordinaotor Pengawasan  Bidang IPP Roni medison.

Dalam acara ini hadir pula Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Utara, Asdatun Kejati Maluku Utara, Inspesktorat Provinsi Maluku Utara, dan sejumlah SKPD Provinsi Maluku Utara yang turut terlibat dalam pelaksanaan program PEN.

Rapat dibuka oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo yang juga menduduki jabatan sebagai ketua satgas PEN Polri. Dalam sambutanya Listyo menyatakan bahwa koordinasiSatgas PEN Polri bersama dengan BPK, Kejaksaan, BPKP, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kementerian lembaga maupun pemerintah daerah merupakan langkah penting dalam  melaksanakan pengawasan program pemulihan ekonomi hingga tingkat daerah. Pengawasan lebih diprioritaskan kepada pembinaan dan pencegahan penyimpangan dalam pelaksanaan program PEN. Tindakan hukum merupakan langkah terakhir apabila pendampingan yang diberikan tidak di indahkan oleh pelaksanan program di lapangan. Lanjutnya, ada lima area risiko yang menjadi titik perhatian satgas yaitu risiko pengadaan barang dan jasa, risiko penyerapan anggaran, risiko distribusi bantuan, risiko kebijakan insentif dan risiko pertanggungjawaban.

Dalam kesempatan ini Staf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Sudarto dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati menyampaikan progres pelaksanaan dan permasalahan terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan program PEN. Menurut Sudarto,  realisasi anggaran program PEN sampai dengan saat ini baru mencapai sekitar 39% dari total anggaran.

Selanjutnya Sumiyati menyampaikan bahwa dengan waktu yang telah mendekati akhir tahun anggaran dan masih banyaknya sisa dana program PEN ini,BPK, APIP dan Aparat PenegakHukum(APH)agar bersinergi dan fokus pada kegiatan pendampingan dan memastikan ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, sekaligus ketepatan pencairan pelaksanaan Program PEN ini.   (Kominfo BPKP Malut/Tomy)