Rakorwasin Keubangda 2022 Di Wilayah Provinsi Bengkulu

Bengkulu (18/05/2022) Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu melaksanakan Rakorwasin Keubangda di Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 di Balai Raya Semarak Kota Bengkulu.

Sesuai dengan Tagline BPKP yaitu “Untuk selalu Hadir dan Bermanfaat”, BPKP berperan dalam memberikan solusi atas penyelesaian isu-isu pengawasan strategis yang terjadi di wilayah kerja masing-masing perwakilan. Isu strategis yang diangkat pada Rakorwasin Keubangda kali ini adalah Pengawasan atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Sektor Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi Bengkulu.

Tujuan dilaksanakannya Rakorwasin Keubangda di Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 ini diantaranya adalah sebagai identifikasi ekspektasi stakeholder atas pengawasan P3DN pada sektor ketahanan pangan, identifikasi desain pengawasan P3DN pada sektor ketahanan pangan, serta sinergi dan kolaborasi atas desain pengawasan P3DN pada sektor ketahanan pangan.

Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Rosjonsyah sebagai Keynote Speaker saat membuka Rakorwasin Keubangda 2022 mengatakan Pemerintah Provinsi Bengkulu menyadari pentingnya peran Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk mendukung perekonomian di daerah Bengkulu. Selain untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Pemerintah Provinsi Bengkulu sangat mendukung upaya percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri karena tentunya akan berkontribusi besar terhadap peningkatan produktivitas serta memperkuat industri manufaktur produk lokal khususnya di daerah Bengkulu.

Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Raden Suhartono dalam sambutannya mengatakan pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian Indonesia. Untuk itu, P3DN di tahun 2022 difokuskan untuk memulihkan ekonomi melalui pembelian produk dalam negeri. Namun, implementasi atas program P3DN dihadapkan pada 3 tantangan yaitu ketersediaan industri, kemampuan produksi, penayangan dalam e-purchasing dan e-tendering. Untuk itu, BPKP mengembangkan desain pengawasan yang bersifat aktual dan konvergen dalam memastikan akuntabillitas serta akselerasi P3DNdengan mengadaptasi prinsip pengawasan kolaboratif, terutama dalam upaya penegakan hukum serta penciptaan sistem peringatan dini (early warning system).

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu membantu pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu dalam rangka merealisasikan 40% belanjanya untuk pengadaan PDN dengan melakukan pengawasan atas perencanaan pengadaan untuk sektor ketahanan pangan dalam rangka pemenuhan target P3DN, realisasi pengadaan pada kegiatan alsintan gratis, pupuk bersubsidi, dan pembangunan pelabuhan perikanan pada seluruh pemerintah daerah pada Provinsi Bengkulu, serta memastikan keberlanjutan program P3DN dengan memantau pelaksanaan atas kebijakan yang mendukung keberpihakan pada produk lokal Bengkulu di semua pemerintah daerah pada Provinsi Bengkulu.

Sinergi dan kolaborasi menjadi poin yang penting dalam pengawasan atas P3DN pada sektor ketahanan pangan. BPKP sebagai koordinator APIP dalam pengawasan P3DN sesuai Inpres 2 Tahun 2022 mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Daerah Tahun 2022 (Rakorwasinkeubangda 2022) dalam rangka sinergi dan kolaborasi tersebut. Narasumber dalam Rakorwasin Keubangda 2022 terdiri dari Inspektur Jenderal Kemendagri yang diwakili oleh Inspektur IV Itjen Kemendagri , Pimpinan KPK yang diwakili oleh Direktur Korsupgah (Koordinasi, Supervisi Dan Pencegahan) Wilayah V, Kepala Biro Administrasi Pembangunan – Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.

Peserta Rakorwasin Keubangda 2022 terdiri dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota), Inspektur, Irwasda Kepolisian Daerah Bengkulu, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu serta Ketua Tim Harian Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) se-Provinsi Bengkulu.Rakorwasin Keubangda 2022 dilaksanakan dengan metode diskusi panel secara offline dan ditayangkan secara virtual melaui akun YouTube Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Pada sesi terakhir dilakukan penandatanganan Rencana Kolaborasi oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dan seluruh Inspektur di wilayah Provinsi Bengkulu.

Penyidik pada Direktorat Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mewakili Direktur Koordinasi dan Supervisi Pencegahan  Wilayah II Edy Kurniawan yang hadir  secara online sebagai narasumbermenjelaskan bagaimana peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan P3DN pada Pemerintah Daerah. Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal Kemendagri Setyowuri memaparkan bagaimana risiko fraud dan mitigasinya dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan P3DN dan belanja produk dalam negeri produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Kepala Biro Pembangunan dan Administrasi Pembangunan Provinsi Bengkulu Abdul Hafidz menyampaikan bagaimana percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Provinsi Bengkulu

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Iskandar Novianto dalam paparannya mengatakan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu membantu pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu dalam rangka merealisasikan 40% belanjanya untuk pengadaan PDN sesuai Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan melakukan pengawasan atas perencanaan pengadaan untuk sektor ketahanan pangan dalam rangka pemenuhan target P3DN, realisasi pengadaan pada kegiatan alsintan gratis, pupuk bersubsidi, dan pembangunan pelabuhan perikanan pada seluruh pemerintah daerah pada Provinsi Bengkulu, serta memastikan keberlanjutan program P3DN dengan memantau pelaksanaan atas kebijakan yang mendukung keberpihakan pada produk lokal Bengkulu di semua pemerintah daerah pada Provinsi Bengkulu.