Sebelum Evaluasi, Tim Evaluator Kinerja Samakan Persepsi

.

TARAKAN (12/5/2022)) - Salah satu aktivitas dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota se–Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 adalah penyamaan persepsi pada tim Evaluator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Kegiatan dilakukan di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Rusdy Sofyan. Turut hadir, Pelaksana Tugas Inspektur Provinsi Kalimantan Utara Dedy Irawan.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki tujuan utama agar masyarakat daerah semakin meningkat kesejahteraannya dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin baik, termasuk kinerja dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (Good Local Governance) sekaligus kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat mampu mendukung keberhasilan program Nawa Cita melalui pengalihan kewenangan dalam konteks kebijakan otonomi daerah yang terbaru diarahkan untuk merubahan struktur otonomi daerah sehingga menjadi lebih efektif dari sisi regulasi, pengawasan serta pembinaan. Perubahan paradigma dalam kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat membantu mewujudkan otonomi daerah yang berkualitas, sehingga pada akhirnya dapat berimplikasi pada efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Rusdy Sofyan menyampaikan bahwa dalam melakukan evaluasi harus dilakukan dengan komunikasi yang baik antar tim evaluator maupun stakeholder sehingga meminimalisasi kesalahan dalam melakukan evaluasi. Di akhir kesempatan, ia berharap kerja sama, kolaborasi, dan sinergi ini terus berlanjut.

(Kominfo BPKP Kaltara)