Esensi Peran APIP dalam Mengawal Program dan Kebijakan Pemerintah

.

PONTIANAK (11/5/2022) – Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat memberikan Bimbingan Teknis Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 dan Implementasi Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP kepada seluruh APIP di Wilayah Kalimantan Barat pada tanggal 11–12 Mei 2022. Dengan Bimtek ini, penyelenggaraan peningkatan kapabilitas APIP dapat berlangsung terus menerus guna mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif dalam mengawal akuntabilitas pemerintah daerah.

“APIP merupakan komponen atau unit yang memiliki peran yang sangat sentral untuk menciptakan atau mewujudkan good governance. Selain itu, keberadaan APIP itu sangat penting karena untuk mengawal semua program dan kebijakan dari pemerintah daerah dan pemerintahan secara umum,” demikian disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Ayi Riyanto membuka kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 dan Implementasi Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP kepada seluruh APIP di Wilayah Kalimantan Barat pada Rabu, 11 Mei 2022 di Aula Lantai 3 Gedung A, Kantor BPKP Provinsi Kalimantan Barat.

Lebih lanjut, Ayi menyampaikan bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci utama serta kunci keberhasilan organisasi dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga pimpinan APIP harus concern terhadap pengelolaan SDM dan peningkatan kompetensi para SDM-nya.

“Selain pengelolaan SDM, ada beberapa unsur/elemen yang perlu diperhatikan, yaitu praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, dan struktur tata kelola,” ujar Ayi Riyanto.

Ia menekankan bahwa APIP harus menjaga peran dan layanan utamanya dalam assurance dan consulting. APIP harus menggunakan metode-metode yang lebih efektif dan efisien dalam menjaga peran dan layanan utama kegiatan assurance dan consulting dengan melakukan Audit Intern Berbasis Risiko. Selain itu, APIP juga harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan efektivitas, efisiensi, ekonomis (3E) karena framework yang digunakan dalam penilaian kapabilitas APIP pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 adalah enabler (dukungan pengawasan), delivery (aktivitas pengawasan) dan result (kualitas pengawasan).

Di akhir sambutannya, Ayi berharap kepada seluruh peserta untuk memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan kapabilitas dan kompetensi diri serta mendapatkan informasi atau ilmu dengan sebaik-baiknya.

Setelah sambutan, dilanjutkan dengan acara Bimbingan Teknis Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 dan Implementasi Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP. Kegiatan bimtek dimulai dengan overview Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 dan dilanjutkan dengan overview Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP yang dibawakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dari Kedeputian Bidang PPKD BPKP Pusat, Gunawan dan tim dengan dipandu oleh Koordinator Pengawasan Bidang P3APIP B. Fredy Joko Susilo.

Dengan bimbingan teknis ini, diharapkan APIP di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dapat terus menerapkan SPIP guna mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif dengan terus melakukan peningkatan mutu kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

 

(Bidang P3APIP / FW & AS)