BPKP Rancang Pengawasan Tahun 2023

.

JAKARTA (20/6/2022) – Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan pada kuartal pertama 2022, kontribusi keuangan negara oleh BPKP mencapai 23,78 T. Tahun depan, BPKP lanjut kawal peningkatan kualitas belanja pemerintah (spending better).

Pengawasan BPKP per Triwulan 1 2022 mencakup pengawasan pada tujuh isu strategis. Ketujuh isu tersebut adalah pengarusutamaan produk dalam negeri pada belanja pemerintah, tata kelola niaga minyak goreng, tata kelola niaga batubara, tata kelola vaksinasi Covid-19, insentif tenaga kerja Kesehatan, klaim rumah sakit dalam penanganan Covid-19, dan program pemulihan ekonomi.

Secara nominal, hasil pengawasan BPKP mampu menyelamatkan Rp3,36 T keuangan negara dan daerah, menghemat pengeluaran negara sebanyak Rp20,05 T, dan mengoptimalisasi penerimaan daerah hingga Rp364,56 M, dengan jumlah keseluruhan Rp23,78 T.

Tercatat memiliki kinerja anggaran yang baik di atas 95%, BPKP menyampaikan upayanya dalam melakukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan anggaran.

“Agenda prioritas kami, Pak, karena memang jangkauannya sangat luas, kami mencoba untuk memprioritaskan keterbatasan dana kami dan sumber daya pada beberapa sektor yang memang jadi perhatian dari Bapak Presiden dan para Menko, termasuk juga ada masukan dari teman-teman di DPR ini. Kami coba memfokuskan pada prioritas pengawasan,” ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh kepada anggota Komisi XI DPR RI.

Untuk tahun 2023, BPKP masih akan melanjutkan sektor strategis pada Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahun 2022. “Ini selalu kami kaitkan dengan RAPBN dan APBN setiap tahun. Jadi fokus dalam kebijakan RKA dan RKP pemerintah kami sesuaikan untuk kami kawal pelaksanaannya. Kami kembangkan dari rancangan APBN tahun 2023,” lanjut Yusuf Ateh.

Dalam melakukan pengawasannya, BPKP memberikan perhatian pada upaya peningkatan kualitas belanja pemerintah (spending better). Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi PDIP Dolfie O.F.P., serta turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal BPK RI Bahtiar Arif.

 

(Kominfo BPKP/nk)