BPKP Malut Cek Indikator Pengeluaran BLT-DD dan Dana Desa

.

HALMAHERA TIMUR - Dana Desa merupakan salah satu unsur terpenting penyelenggaraan pemerintahan desa, dari pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana tersebut bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa harus dipastikan akuntabilitasnya.

Untuk memastikan akuntabilitas penggunaan desa, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menerjunkan tim untuk melakukan evaluasi atas pengeluaran BLT-DD dan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Halmahera Timur. Penugasan tersebut telah berlangsung pada tanggal 30 Mei sampai 17 Juni 2022 pada 10 desa di Kecamatan Kota Maba dan Kecamatan Maba.

Dalam melakukan pengawasan, Tim BPKP Malut memastikan beberapa indikator evaluasi atas pengeluaran BLT-DD dan kinerja pengelolaan keuangan desa, antara lain efektivitas BLT-DD dalam menjaga/meningkatkan daya beli, ketepatan sasaran, jumlah dan nilai yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mengidentifikasi hambatan penyaluran dan memberikan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terkait penyaluran BLT-DD dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Tim BPKP Malut juga melakukan evaluasi tata kelola keuangan desa, antara lain analisis hubungan antara jumlah pendapatan transfer (ADD dari pemerintah kabupaten dan DD dari pemerintah pusat) dengan menurunnya tingkat kemiskinan, meningkatnya Indeks Desa Membangun (IDM), dan tertanganinya keluarga dengan bayi stunting dan tingkat kemandirian desa. Selain itu, efektivitas pemanfaatan aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa dan aplikasi Siswaskeudes untuk pengawasan oleh APIP menjadi indikator penilaian evaluasi.

Hadirnya tim BPKP Malut ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan Dana Desa menjadi lebih akuntabel, cepat dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih terjamin.

(Kominfo BPKP Malut/Nova)