BPKP Malut Kawal Tata Kelola Dana Desa di Halteng

.

HALMAHERA TENGAH - Dalam rangka mengawal akuntabilitas Dana Desa di triwulan II, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menugaskan tim untuk melakukan evaluasi atas pengeluaran BLT-DD dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desapada tanggal 30 Mei sampai 17 Juni 2022. Tim Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara melakukan pengawasan ke 10 desa di Kabupaten Halmahera Tengah di Kecamatan Weda dan Weda Tengah.

Dana Desa bersumber dari APBN diperuntukkan bagi desa yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) dan digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas pembangunan desa yang ditentukan oleh Kementerian Desa PDTT maupun pendanaan kegiatan mandatori dari Kementerian Keuangan seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, ketahanan pangan hewani, dan penanganan dampak pandemi Covid-19 di desa.

Tim melakukan evaluasi terhadap efektivitas BLT Desa dalam menjaga/meningkatkan daya beli, ketepatan sasaran, jumlah dan nilai yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mengidentifikasi hambatan penyaluran dan memberi saran kepada Halmahera Tengah terkait penyaluran BLT Desa.

Selain itu, Tim juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola keuangan desa bertujuan untuk memberikan analisis hubungan antara jumlah pendapatan transfer (ADD dari pemerintah kabupaten dan DD dari pemerintah pusat) dengan harapan menurunnya tingkat kemiskinan, meningkatnya Indeks Desa Membangun (IDM), dan tertanganinya keluarga dengan bayi stunting. Akuntabilitas keuangan desa juga menjadi ruang lingkup evaluasi. Tim mengevaluasi akuntabilitas keuangan desa dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan hingga pelaporan.

Penilaian efektivitas pemanfaatan aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa dan aplikasi Siswaskeudes untuk pengawasan oleh APIP yang diharapkan dapat meningkatkan perbaikan pengelolaan keuangan desa.

Dengan kehadiran dari Tim Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara diharapkan dana desa menjadi akuntabel, hambatan dalam pengelolaan dana desa dapat teratasi secara cepat dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih terjamin.

 

(Kominfo Malut/Amelia)