BPKP Kawal Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan

.

ACEH SELATAN - "Kami telah menggapai prestasi 7 (tujuh) kali memperoleh predikat WTP atas LKPD dengan bantuan Simda, namun sampai dengan tahun 2022, belum bisa mencapai peringkat B atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Aceh Selatan. Hal ini merupakan kondisi yang tidak sesuai tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah," demikian disampaikan Bupati Aceh Selatan saat berkunjung ke BPKP Perwakilan Aceh pada hari Senin 1 Agustus 2022 didampingi Sekda Kab. Aceh Selatan Cut Syazalisma dalam rangka penguatan kerjasama Pemerintah Kab Aceh Selatan.

Di samping masalah kinerja, Bupati Aceh juga meminta Perwakilan BPKP Aceh mengawal rencana pengembangan Politeknik Aceh Selatan untuk peningkatan kapasitas pendidikan di Aceh Selatan.

Merespon hal tersebut, Kepala BPKP Aceh Supriyadi menyampaikan bahwa sudah tugas BPKP memberikan layanan perbaikan tata kelola pemerintah daerah termasuk sistem akuntabilitas kinerja Aceh Selatan.

Kualitas LKPD ternyata belum berkorelasi dengan kualitas sistem kinerja pemerintah daerah dan menjadi catatan publik. Untuk mendukung perbaikan tersebut, Perwakilan BPKP Aceh akan memberikan pelatihan dan pendampingan teknis membangun sistem akuntabilitas kinerja dan LAKIP simultan dengan penerapan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Aceh Selatan.

Supriyadi menyatakan maksudnya untuk mengunjungi Tapaktuan, untuk beraudiensi dengan bupati dan jajaran pemerintah Aceh Selatan membahas risk government system dan risk based audit.

 

(Kominfo BPKP Aceh)