Pemberdayaan APIP Daerah dalam Pengawasan Program Perlindungan Sosial

.

MAKASSAR (4/8/2022) – Pengentasan kemiskinan di masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah. Berbagai program dan bantuan senantiasa diupayakan, namun tidak dapat dipungkiri dalam prosesnya terjadi permasalahan. Program perlindungan sosial atau perlinsos salah satunya. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 4% atau sekitar 10,86 juta jiwa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam berbagai kesempatan mengungkapkan harapannya bahwa dalam dua tahun ke depan sampai dengan 2024 kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat menurun menjadi 0%.

Dilatarbelakangi permasalahan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Rizal Suhaili menyampaikan, pentingnya peningkatan peranan APIP untuk memastikan akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).  “APIP menjadi salah satu pilar untuk memastikan sebuah data itu dapat diyakini akuratnya. Akurasi dari sisi validitas, relevansi, dan update,” jelas Rizal. Berkaca dari peristiwa pada 2020 silam, terdapat 27,4 juta data peserta BPJS yang dinyatakan tidak tepat, begitu pula pada sektor pendidikan masih ditemukan siswa yang tidak mendapatkan bantuan. Ia menyampaikan permasalahan dalam proses penyaluran bantuan sosial terjadi karena target penerima bantuan ternyata tidak memenuhi kriteria penerima bantuan (inclusive error) atau memenuhi kriteria penerima namun tidak menjadi penerima (exclusive error).

Inisiasi pembuatan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pemutakhiran DTKS bertujuan untuk menjawab permasalahan ini. “Dengan pembuatan pedoman bagaimana monitoring dan evaluasi atas pemutakhiran DTKS di tingkat daerah, dan kita (BPKP) siapkan sebuah aplikasi sederhana di sana, maka APIP daerah akan mampu memberikan jaminan kualitas data,” ungkap Rizal.

Sosialisasi Sinergi dan Pemberdayaan APIP Daerah dalam Pengawasan Program Perlindungan Sosial dihadiri oleh Inspektur Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dan diselenggarakan secara hibrid langsung dan secara daring melalui sambungan zoommeeting. Plt. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan Syarifuddin Kitta mengapresiasi upaya ini. Pihaknya mendukung pelaksanaan kegiatan ini, beliau-pun berharap kepada BPKP untuk dapat memberikan transfer knowledge kepada APIP agar dalam konsep dan implementasi pedoman pengawasan DTKS ini dapat berjalan dengan baik. “Bukan hannya melalui proyek perubahan ini, tetapi juga sinergi antara BPKP dengan inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk penugasan lainnya,” ungkap beliau.

Melalui Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pemutakhiran DTKS dan aplikasi Sipadaelo (Sinergitas dan Pemberdayaan APIP Daerah Dalam Pengawasan Program Perlindungan Sosial) dapat memandu Auditor BPKP dan APIP Daerah sebagai pelaksana monitoring dan evaluasi dalam tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi, serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas Proses DTKS. Dengan aplikasi Sipadaelo proses validasi By Name By Adress dengan berbasis NIK secara otomatis, identifikasi data ganda, penyiapan data yang akan dievaluasi, membantu APIP mengoptimalisasi Pengawasan Program Perlindungan Sosial melalui Continous Audit Continous Monitoring/ CACM), membantu cleansing data bansos, mengidentifikasi internal error pada data, serta akurasi DTKS.

(Kominfo BPKP Sulsel/ Dew)