Kendalikan Inflasi, BPKP Dukung Daerah Realisasikan Bantalan Sosial

.

JAKARTA (5/9/2022) – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh hadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor TPID). Ia mengimbau para kepala daerah untuk segera merealisasikan anggaran.

Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah mengalihkan subsidi BBM agar subsidi yang diberikan tepat sasaran. Pemerintah menambahkan tiga bantalan sosial bagi masyarakat, yakni bantuan langsung tunai (BLT) dengan total Rp12,4 T, bantuan subsidi gaji/upah (BSU) sebesar Rp9,6 T, dan dua persen Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp2,17 T.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa pada prinsipnya penanggulangan inflasi di daerah sudah lengkap sehingga tidak perlu ada keraguan dalam pelaksanaannya.

“Kami [BPKP] akan mendampingi kegiatan TPID mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Kami siap mendampingi semua,” jelas Yusuf Ateh kepada para peserta Rakor (5/9). “BPKP juga akan melakukan pendampingan mulai dari pemetaan kesiapan daerah, validasi data perlindungan sosial (perlinsos) supaya betul-betul tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.”

Di samping itu, BPKP juga memfasilitasi pemerintah daerah dalam identifikasi risiko dan mitigasinya. Terkait pengawasan, disampaikan Yusuf Ateh, BPKP akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh APIP di daerah.

“Keberhasilan program ini membutuhkan kecepatan dan tepat sasaran. Silakan Bapak/Ibu untuk menghubungi kami,” ujarnya. BPKP membuka helpdesk yang siap membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi inflasi di daerah.

(Kominfo BPKP/NK)