BPKP KALSEL KAWAL TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA SERTA BLT-DESA KABUPATEN TANAH LAUT

BANJARBARU - Tim Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pengawasan terkait Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa serta Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Desa per Triwulan II Tahun 2022 di Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 1 Juni s.d 17 Juni 2022.

Kegiatan ini dilakukan melalui uji petik pada sepuluh desa dari dua kecamatan, yaitu pada Kecamatan Jorong yaitu Desa Simpang Empat Sungai Baru, Desa Batalang, Desa Alur, Desa Jorong, dan Desa Karang Rejo, dan Kecamatan Kurau yaitu Desa Sarikandi, Desa Kali Besar, Desa Padang Luas, Desa Sungai Bakau, dan Desa Tambak Karya.

Tujuan Evaluasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa untuk mengidentifikasi permasalahan keuangan desa, mengidentifikasi efektivitas keuangan desa, dan mengidentifikasi ketepatan waktu penetapan RKPDes dan APBDes.

Evaluasi dimulai dengan telaah dokumen RKPDes dan APBDes, proses penatausahaan mulai dari penerbitan SPP, SPM, pencairan, serta SPJnya, dan proses pelaporan realisasi APBDes. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan perangkat desa tentang keefektifan dan pemanfaatan pengelolaan keuangan desa.

Sementara Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas penyaluran BLT Desa, kualitas dan pemutakhiran data sudah tepat, penyaluran BLT Desa tepat sasaran, serta permasalahan dan kondisi yang terjadi.

Evaluasi BLT-Desa dimulai dari perencanaan atas pendataan serta penetapan penerima BLT Desa, pencairan dana, serta penyaluran yang dilakukan. Kemudian melakukan wawancara dengan perangkat desa dan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.

Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah program BLT Desa bermanfaat bagi penerima dan apakah BLT Desa masih dilanjutkan atau dihapus untuk berikutnya.

Tim berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa terkait untuk menyiapkan data evaluasi mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan serta bukti-bukti pertanggungjawaban. Selain itu, tim juga bertemu dengan Dinas Sosial untuk mengetahui Bantuan yang berasal dari APBN yaitu PKH dan BPNT.

Hal ini bertujuan untuk tidak adanya bantuan yang berpotensi disalurkan bersifat ganda. Untuk desa yang diuji petik tidak ditemukan adanya bantuan ganda tersebut.Tim juga bertemu dengan Inspektorat terkait implementasi aplikasi Siswaskeudes. Menurut Inspektorat penerapan aplikasi Siswaskeudes masih dalam tahap penentuan sample.

(Kominfo BPKP Kalsel)