Kolaborasi Pengawasan Desa Wujudkan Masyarakat Sejahtera

Piru (12/5) – Perwakilan BPKP Provinsi Maluku berkolaborasi dalam pengawasan desa bersama DPD-RI, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cabang Masohi, menggelar workshop bertajuk “Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat” pada Kamis (12/5).

Dimulai tepat pukul 08.00 WIT, kegiatan yang dilaksanakan di ruang aula Kantor Bupati SBB ini diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan workshop oleh Bupati SBB Timotius Akerina. Dalam sambutannya Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku atas fasilitasi dan menetapkan Kabupaten SBB sebagai lokasi kegiatan workshop.

Kemudian Bupati turut memaparkan tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBD dari tahun 2015 sampai tahun 2021 yang selalu mengalami peningkatan. Namun di tahun 2022 justru mengalami penurunan karena sebagian anggaran dialihkan ke dana penanggulangan Covid-19. Dikatakannya juga bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan agar berjalan dengan transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran serta partisipasi yang sejalan dengan aturan yang berlaku".

Pengawasan berdasarkan peraturan menteri ini, lanjut Bupati, dapat dilakukan oleh APIP, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat serta pihak lainnya. BPKP juga dapat melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa tahun 2022 agar dapat berjalan secara cepat, tepat, fokus serta mampu bersinergi bersama dengan lembaga lainnya.

Dengan ditabuhnya tifa secara bersama-sama oleh Bupati dan jajaran tamu undangan, maka kegiatan workshop yang dilaksanakan secara hybrid tersebut secara resmi dibuka. Selanjutnya acara inti yakni diskusi panel dan paparan dari narasumber dilaksanakan hingga pukul 12.00 WIT.

Berbagai narasumber yang hadir mengisi materi hari itu antara lain Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Yunaedi, Kepala KPPN Cabang Masohi, dan hadir secara daring Kasubdit Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Farida Kurnianingrum.

Adapun tujuan dari kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku ini antara lain: 1) Meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah, kecamatan dan pemerintah desa sesuai yang diprioritaskan pemerintah; 2) Mendorong agar penggunaan Dana Desa lebih transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran; 3) Memperoleh informasi mengenai pengelolaan Dana Desa dan pemanfaatan hasil pembangunan desa, baik pada tingkat kabupaten maupun desa.

Kegiatan workshop turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten SBB, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten SBB, para Camat Se-kabupaten SBB, para Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa Se-Kabupaten SBB, dan para peserta yang mengikuti secara daring Se-Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku.

 

 

(Kominfo BPKP Maluku/AW)