BPKP Maluku Bantu Kota Tual Hapus Kemiskinan Ekstrem

Tual (16/9) - Masalah kemiskinan hingga saat ini masih menjadi persoalan besar di Provinsi Maluku, yang bisa diambil contoh seperti yang terjadi di Kota Tual. Pasalnya, sejak dimekarkan dari Kabupaten Induk Maluku Tenggara hingga akhir 2016 lalu, daerah tersebut belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan dengan memadai. Indikator Capaian Makro pada angka kemiskinan di Kota Tual meningkat dari 22, 51% di tahun 2020, sedangkan di tahun 2021 jumlah penduduk miskin menjadi 23,26%.

Penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus pemerintah sebagai amanat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan pada Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 lalu, yaitu menginstruksikan agar kemiskinan ekstrem diturunkan menjadi 0% pada Tahun 2024.

Untuk itu, sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan program pemerintah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku menerjunkan beberapa tim ke daerah-daerah terdampak kemiskinan ekstrem. Tim melaksanakan kegiatan evaluasi atas Program Bantuan Permodalan dan Fasilitasi Bagi Usaha Mikro yang Terdampak Bencana dan BPUM di Kota Tual. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah wawancara dengan para penerima bantuan program.

Dalam pelaksanaan evaluasi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Yunaedi juga berkesempatan turun langsung mewawancarai beberapa penerima bantuan. Selama wawancara, Kepala Perwakilan juga menghimbau kepada para penerima untuk dapat memanfaatkan bantuan yang diterima dengan maksimal sebagai modal pengembangan usaha, sehingga diharapkan dapat menggeliatkan kembali kegiatan ekonomi yang berdampak pada meningkatnya pendapatan.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan dan tim juga sempat bersilaturahmi ke Kantor Pemerintah Kota Tual. Kepala Perwakilan dalam kunjungan tersebut menyampaikan harapannya agar adanya kerja sama antara Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dan Kota Tual dalam menyukseskan program-program pemerintah lainnya seperti P3DN, program peningkatan pendapatan masyarakat melalui BUMDes, pelaporan keuangan dan lain-lain. Kepala Perwakilan menyatakan BPKP Maluku siap membantu mendampingi dan mengawal program-program pemerintah di Kota Tual.

 

 

(Tim Bidang IPP/AHW - Kominfo BPKP Maluku/AKB)