Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi NTB Tahun 2022

Mataram - "Sinergi BPKP dan APIP Dukung Program Bangga Buatan Indonesia melalui Pengawasan  P3DN".

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Dalam Negeri, Kemenparekraf/Baparekraf, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 dengan Tema “Sinergi Pengawasan atas Percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi di Nusa Tenggara Barat”.

Bertempat di Gedung Graha Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur NTB, Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi yang berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rakorwasinkeubangda dihadiri oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Deputi Kepala BPKP  Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Salamat Simanullang. Narasumber yang dihadirkan dalam Rakor adalah Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Ilham Nurhidayat, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, Auditor Utama Itjen Kemendagri, Kasatgas V3 Direktorat Korsup Wilayah V KPK, Abdul Haris, serta Inspektur Utama Kemenparekraf/Baparekraf, Restog Krisna Kusuma.

Dalam sambutannya, Deputi kepala BPKP, Salamat Simanullang mengemukakan bahwa belanja pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, belanja pemerintah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi.

Jika 40% belanja pemerintah digunakan untuk membeli produk dalam negeri, diprediksi mampu mengerek pertumbuhan ekonomi sebesar 1,7%, Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar mempermudah proses penerbitan sertifikat SNI atau persyaratan lainnya bagi UMKM serta mendorong UMKM yang berkualitas untuk masuk dalam e-Katalog, Menteri Keuangan dan BPKP agar betul-betul mengawasi setiap transaksi yang ada, selain itu kepada Menteri Keuangan untuk memberikan sanksi pemotongan DAK bagi Pemerintah Daerah yang kurang bersemangat dalam penggunaan produk dalam negeri.

Pada prosesi selanjutnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah melakukan pengukuhan Kepengurusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Selanjutnya Zulkieflimansyah pada kesempatan ini memberikan keynote speech yang secara penuh menyatakan komitmen terhadap dukungan penggunaan P3DN dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi. Gubernur Nusa Tenggara Barat juga memberikan apresiasi terhadap BPKP yang telah mendukung pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan telah mengawal akuntabilitasnya. Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB tersebut juga mengatakan bahwa di NTB dengan JPS Gemilang memberikan bantuan bukan dengan uang tunai tapi dengan menggunakan produk lokal. NTB juga mendapatkan apresiasi dari BNPB sebagai salah satu provinsi terbaik dalam penanganan Covid terutama dari sisi ekonominya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP NTB, Ilham Nurhidayat sebagai salah satu narasumber mengutarakan bahwa dalam melakukan pengawasan atas akuntabilitas program P3DN di daerah, BPKP bersinergi dengan APIP daerah serta melakukan pembinaan pengawasan melalui bimtek, pendampingan/asistensi, penyusunan pedoman pengawasan dan penjaminan kualitas hasil pengawasan P3DN yang dilakukan oleh APIP daerah.

Dengan diselenggarakan Rakor ini diharapkan dapat mendorong peningkatan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi sehingga P3DN dapat lebih optimal melalui PBJ yang akuntabel untuk mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

(Kominfo BPKP NTB)