Sinergi Pembentukan BLUD UPTD Puskesmas dan RSUD di Kabupaten Kepulauan Anambas

Tarempa, (22/6) memberikan layanan umum secara lebih, efektif efisien, ekonomis , transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah merupakan tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum Daerah ungkap Seno Winardi selaku Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi kepulauan Riau.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bersinergi bersama Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti oleh RSUD dan UPTD Puskesmas yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari tiga RSUD dan tujuh UPTD Puskesmas menghadiri kegiatan di ruang Aula Hotel Tarempa Beach.

Kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Plt Kepala Dinas Kesehatan, BKD, Inspektur dan Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara. Dalam sambutannya Sahtiar selaku Sekretaris Daerah menyerukan kepada seluruh peserta Bimtek terkait pembentukan BLUD agar tidak salah langkah dalam mengambil tindakan maupun keputusan dan aturan serta tidak mendelay kegiatan pembentukan BLUD ini. Kegiatan Bimbingan teknis berlangsung selama lima hari yang diikuti 50 peserta yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Direktur RSUD dan Staff Keuangan.

RSUD Palmatak sudah mendapatkan SKPPD sejak tahun 2020 akan tetapi belum ada RAB serta tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ungkap Sofwan Fuadi selaku Plt RSUD Palmatak pertanyaan dijawab langsung oleh Nanik Setianingsih selaku narasumber menyampaikan bahwa pembuatan RBA untuk BLUD harus segara disusun sehingga dapat dimanfaatkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta pembiayaan SiLPA di tahun berikutnya dan tidak perlu melakukan penyetoran ke kas daerah.  

Kegiatan berlangsung dengan tertib kondusif dan interaktif antar narasumber dan peserta, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa peserta diantaranya minimnya SDM yang mumpuni di bidang keuangan, penyususnan dokumen pembentukan BLUD yang baik dan benar serta penggunaan SiLPA yang perlu di pergubkan.