BPKP Malut Kawal Implementasi Perlindungan Sosial di Kabupaten Halut

Pandemi Covid-19 membawa dampak perubahan di berbagai aspek kehidupan tak terkecuali aspek ekonomi masyarakat. Wabah Covid-19 ini melemahkan pertumbuhan ekonomi, akibatnya banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Sebab itu, Pemerintah terus mengambil langkah untuk mensejahterakan masyarakat melalui bantuan perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, BLT-DD, dan lainnya APBD. Adanya program perlindungan sosial ini, Pemerintah dapat mengalokasikan belanja sosial dan subsidi agar tepat sasaran, dan diarahkan kepada rumah tangga miskin, dan bantuan bidang kesehatan serta Pendidikan.

Untuk memastikan Bantuan Perlindungan sosial tepat sasaran, TimBPKP Maluku Utara terjun secara langsung ke Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan Pengawasan Implementasi Perlindungan Sosial Bersumber Dana APBD Tahun 2022. Pengawasan ini dilakukan pada tanggal 6 sd 10 Juni 2022. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Bantuan Perlindungan Sosial yang bersumber dana APBD ini tepat sasaran, tidak ada penerima ganda, meminimalisir risiko penyalahgunaan, dan menganalisis efektivitas penggunaan perlindungan sosial.

Terdapat beberapa ruang lingkup Implementasi Perlindungan Sosial yang diawasi oleh tim BPKP yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang sosial. Indikator yang hendak dicapai dalam implementasi perlindungan sosial antara lain tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat.

Kehadiran tim BPKP Malut dalam mengawasi Implementasi Perlindungan Sosial Bersumber Dana APBD Tahun 2022diharapkan dapat memastikan pengelolaan bantuan sosial berjalan akuntabel, kendala dalam pengelolaan bantuan sosial segera teratasi, dan tidak ada lagi kesenjangan sosial sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

(Kominfo BPKP Malut/Reza)