Senin (10/5) telah diadakan Online Kick off Meeting proyek Strengthening Indonesian Government Agencies’ Accountability: Development of Indicators and Parameters for Governance Assessment Index in Public Sector. Kegiatan tersebut Dihadiri oleh Chief of Party USAID-Cegah Gerard Mosquera, Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD, Dadang Kurnia, Coordinator for Accountability Program, Reza Anggara, Kapusinfowas, Kapusbin JFA, Kapuslitbangwas BPKP , Kapusdiklatwas BPKP dan dari PPA FEB UI.
Kabupaten Musi Banyuasin Ingin Menerapkan Aplikasi Siskeudes Online Berbasis CMSJakarta – (23/02) Pada hari Selasa 23 Februari 2021, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin beserta jajaran berkunjung ke Kantor Pusat BPKP. Tujuan kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti surat Bupati Musi Banyuasin Nomor 140/256/DPMD PEMDES/2021 hal Permohonan Koneksi Aplikasi Siskeudes Online Berbasis CMS dan Bank Rekening Kas Desa di Kabupaten Musi Banyuasin. Adil Hamonangan selaku Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kwinhatmaka selaku Kepala Biro Keuangan menyambut rombongan Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin pada Guest Room BPKP di Lantai 1 Kantor Pusat BPKP.
BPKP Siap Mengawal Percepatan Penyerapan APBD 2020 dan Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi NasionalKamis (8/10) Dadang Kurnia selaku Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menjadi narasumber pada acara Rapat Pengawalan Penyerapan APBD dan PEN pada Pemerintah Daerah Tahun 2020. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini merupakan salah satu cara untuk mendorong percepatan penyerapan APBD dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada pemerintah daerah. Selain APIP dan BPKAD dari pemerintah daerah, kegiatan rapat melalui daring ini juga mengundang berbagai pihak termasuk Dirjen Bina Keuangan Daerah, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim POLRI
"Belajar dari orang lain tak perlu menunggu tulisan, Belajar dari orang lain bisa dengan mengamati, mengerti cara berpikir dan cara bekerjanya"
"Langkah pertama dan yang paling penting menuju kesuksesan adalah merasakan bahwa kita bisa SUKSES"
"Janganlah anda menjadi buih yang pecah apabila melanda pantai, tetapi jadilah angin yang sanggup melahirkan gelombang".
" Benar, bahwa dalam hidup ini kita pasti membutuhkan orang lain. Itu pasti ! Tetapi menikmati hidup dengan membebani orang lain adalah hidup yang tidak mulia".
Motto : Bersama pemda membangun “good local governance menuju clean local government”
Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh
Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan. LKj merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan. Deputi Bidang PPKD melaksanakan dua program, yaitu Program Pengawasan Pembangunan (Program 06) dan Program Dukungan Manajemen Internal (Program 01). Program 06 terdiri dari tiga sasaran program dengan 13 indikator kinerja program (IKP), sedangkan Program 01 memiliki satu sasaran program dengan lima IKP. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan LKj sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu serta Evaluasi Kinerja. Terkait dengan penyelenggaraan SAKIP, Deputi Bidang PPKD mendapat nilai 86,70 dengan kategori A dengan interpretasi memuaskan berdasarkan hasil penilaian mandiri tahun 2021. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan
kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Deputi Bidang PPKD) menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategis Deputi Bidang PPKD Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang PPKD Tahun 2021. Laporan Kinerja Tahun 2021 lebih lengkap dapat di dowload pada link berikut: https://bit.ly/lkjpkd2021
| Profil Deputi Bidang PPKD |
| Visi & Misi |
| Struktur Organisasi |
| Sumber Daya Manusia |
| Pengantar Deputi |
| Motto |
| INFORMASI PUBLIK/DOWNLOAD |
| Bahan Ajar Sosialisasi |
| Unduhan Peraturan/Pedoman |
| Unduhan Lainnya |
| Data Kinerja Deputi PPKD |
| Rencana Strategis Tahun 2020-2024 |
| Perjanjian Kinerja |
| Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) |
| Sejarah Siskeudes |
| MoU Kemendagri dan BPKP |
| Pedoman Keuangan Desa |
| Juklak Bimkon Keuangan Desa |
| Peluncuran SISKEUDES |
| SPIP |
| SPIP dan Manajemen Risiko |
| Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) |
| Sejarah SIMDA |
| Tentang SIMDA |
| Kapabilitas APIP |
| Produk Lainnya |
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka 33, Jakarta 13120. Telp. 021-85910031 (hunting)
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah :
RADEN SUHARTONO
No, Telp. Sekretaris : Direct 021-85910302 atau 021-85910031 Pes. Internal : 0323 (Lantai 3)
Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah :
EDI MULIA
No. Telp. Sekretaris : Direct 021-859039035 atau 021-85910031 Pes. Internal : 1056 (Lantai 10 Barat)Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah :
ARMAN SAHRI HARAHAP
No, Telp. Sekretaris : Direct 021-85907666 atau 021-85910031 Pes. IInternal : 1034 (Lantai 10 Barat)
Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa :
WASIS PRABOWO
No. Telp. Sekretaris : Direct 021-85907030 atau 021-85910031 Pes. Internal : 1030 (Lantai 10 Timur)
Direktur Pengawasan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Daerah :
NANI ULINA KARTIKA NASUTION
No. Telp. Sekretaris : Direct 021-85907990 atau 021-85910031 Pes. Internal : 1040 (Lantai 10 Timur)
E-mail Pengelola Website :
Galeri Kegiatan Deputi PKD